SAMARINDA, Busam.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Aksi Masyarakat Menggugat (Gera) menggelar unjuk rasa, Rabu (18/11/2026) di simpang 4 Mal Lembuswan Samarinda.
Aksi ini dimotori oleh koalisi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kaltim, bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan eksternal seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Mereka menyuarakan sederet persoalan krusial yang dinilai mendesak, mulai dari krisis lingkungan hidup hingga kebijakan publik di tingkat daerah dan nasional.
Humas Aksi Geram, Renata Cesar Arlika, mengungkapkan, aksi turun ke jalan ini bukan sekadar bentuk protes seremonial, melainkan langkah nyata untuk mengedukasi dan membangun kesadaran kolektif masyarakat Kaltim. Menurutnya, berbagai persoalan yang disuarakan merupakan isu sistemik yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Selain melakukan pencerdasan kepada masyarakat, kami juga menuntut pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk hadir langsung berdiskusi dengan mahasiswa sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki wewenang,” ujar Renata di sela-sela aksi, Rabu (18/11/2026).
7 Tuntutan Pokok Geram adalah, Status Bencana Nasional Karhutla: Menuntut pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai status bencana nasional serta segera mendorong program restorasi pascabencana secara komprehensif.
Sanksi Tegas Korporasi: Menindak tegas perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan, serta menertibkan perusahaan tambang yang mangkir dari kewajiban reklamasi pascatambang.
Solusi Kelangkaan BBM: Menuntut penyelesaian tuntas atas persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kerap meresahkan masyarakat di wilayah Kaltim.
Evaluasi Program “Gratispol”: Meminta evaluasi total, transparansi penuh, dan perbaikan mekanisme penyaluran dana pada program pendidikan gratis Pemprov Kaltim (Gratispol) agar tepat sasaran.
Kompensasi Kesehatan ISPA: Mendesak Pemprov Kaltim memberikan kompensasi dan tanggung jawab penuh kepada warga yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat buruknya kualitas udara.
Transparansi Dana Banpres: Membuka transparansi penggunaan dana bantuan presiden (Banpres) pada dinas terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pelunasan Hak Tenaga Pendidik: Mendesak Pemprov Kaltim segera melunasi tunggakan tunjangan guru non-ASN serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menanggapi pertanyaan awak media mengenai relevansi isu Karhutla di tengah transisi cuaca menuju musim penghujan, Renata menegaskan bahwa persoalan ini berakar pada masalah struktural yang terus berulang setiap tahun—mulai dari wilayah Kalimantan hingga Papua.
Ia juga melayangkan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah pusat dalam menangani kerusakan lingkungan yang masif, hingga dampaknya dikeluhkan oleh negara tetangga.
“Melihat dampak yang begitu besar, pemerintah sangat lambat dalam menanganinya. Kami sebagai masyarakat ikut malu, apalagi dengan pernyataan Presiden Prabowo yang menilai hal ini bukan kesalahan pemerintah. Menurut kami pernyataan itu sangat egois. Pemerintah seharusnya bersikap lebih bijak dan cepat dalam menangani Karhutla,” tegas Renata.
Sementara itu, pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda mengerahkan ratusan personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa agar tetap tertib dan kondusif.
Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Eko Novan Prasetyo Puspito, saat ditemui di lokasi, menjelaskan bahwa pihaknya fokus melakukan pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum sekaligus mengatur arus lalu lintas di sekitar Simpang Lembuswana yang sempat mengalami kepadatan.
“Saat ini kami sedang melaksanakan pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Kami mempersilakan menyuarakan suara masyarakat dengan objektif. Dan kami juga melakukan rekayasa lalu lintas karena memang aksi ini berdampak kepada masyarakat pengguna jalan,” ungkap Eko.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Samarinda atas potensi hambatan mobilitas selama proses pengamanan berlangsung.
“Kami juga mohon maaf kepada masyarakat Samarinda karena arus lalu lintas agak terganggu. Untuk personel yang dikerahkan hari ini terdiri dari unsur Polda Kaltim, Polresta Samarinda, dan Satuan Brimob, dengan total 520 personel tergelar. Namun, kami tetap mengedepankan tindakan yang persuasif dan humanis untuk mengamankan aksi rekan-rekan mahasiswa,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa di Simpang Lembuswana terpantau aman dan terkendali, sementara pihak kepolisian terus memfasilitasi komunikasi antara massa aksi dengan aparat keamanan di lapangan sambil menunggu tanggapan resmi dari pihak Pemprov Kaltim. (Zul)
Editor: M Khaidir


