Gubernur dan Kejati Kaltim Teken Kesepakatan Pemenuhan Hak 28 Ribu Anak Terlantar

Busam ID
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chatarina Muliana mendandatangani kesepakatan Pemenuhan Hak 28 Ribu Anak Terlantar. (foto by zulkarnain)

SAMARINDA, Busam.ID — Pemprov Kaltim bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim mengambil langkah nyata dalam perlindungan sosial anak. Bertempat di Odah Etam, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejati Kaltim dan jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chatarina Muliana mendandatangani kesepakatan Pemenuhan Hak 28 Ribu Anak Terlantar. (foto by zulkarnain)

Kesepakatan strategis ini difokuskan khusus pada percepatan pemenuhan hak-hak anak terlantar di Bumi Etam, mulai dari kejelasan identitas hukum hingga akses pendidikan dan kesehatan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, menegaskan, penandatanganan nota kesepakatan itu bukan sekadar seremoni seremonial belaka, melainkan komitmen kolektif yang menuntut aksi cepat di lapangan.

“Ini bukan hanya untuk penandatanganan tapi harus action, karena anak-anak kita semuanya sudah menunggu untuk aksi daripada pemangku kepentingan dan kebijakan di sini,” tegas Rudy.
Menanggapi tantangan fiskal dan keterbatasan anggaran daerah, Gubernur memastikan hal tersebut tidak menjadi hambatan. Pemprov Kaltim akan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor melalui pelibatan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR).

“Aman. Kita pergunakan dana CSR. Kita punya perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, kita sinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini semuanya. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” tambahnya.

Sementara Kepala Kajati Kaltim Chatarina Muliana memaparkan, kegiatan mencakup 3 naskah penandatanganan penting guna mendukung program kerja pemerintah daerah. “Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak terlantar, kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), pemulihan aset milik pemerintah daerah,” jelasnya.

“Salah satu dari tugas fungsi kejaksaan melalui bidang Datun dan pemulihan aset adalah membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program strategis dan juga pengamanan aset-aset yang ada di pemerintah daerah,” ujar Chatarina.

Terkait program perwalian anak terlantar, Chatarina menjelaskan, langkah ini krusial untuk memastikan pemenuhan hak konstitusional anak sesuai amanat undang-undang. Pasalnya, akar utama persoalan anak terlantar seringkali bermuara pada ketiadaan dokumen identitas resmi.

“Mengapa ini perlu dilakukan? Pertama, karena hak-hak anak adalah tanggung jawab bersama. Negara harus hadir khususnya bagi anak-anak terlantar sehingga mereka bisa mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, maupun bantuan sosial lainnya,” jelasnya.

Chatarina merinci, syarat mutlak agar anak-anak terlantar dapat mengakses fasilitas negara adalah kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Untuk memperoleh NIK tersebut, anak-anak yang berada di bawah naungan yayasan atau panti asuhan wajib memiliki wali resmi yang diakui secara hukum.

Kejaksaan nantinya akan turun tangan langsung memfasilitasi proses hukum perwalian tersebut. Bagi anak-anak beragama Islam, proses perwalian akan diajukan melalui Pengadilan Agama.

Bagi anak-anak non-muslim, proses pengurusannya difasilitasi melalui Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah anak terlantar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini menyentuh angka sekitar 28.000 jiwa. Angka inilah yang menjadi fokus utama pendataan lanjutan agar tidak satupun anak yang tertinggal dari jangkauan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Di akhir keterangannya, Kajati Kaltim turut membuka ruang partisipasi publik serta menggandeng insan pers untuk turut mengawasi dan melaporkan di lapangan.

“Oleh karena itu, kami minta juga kepada teman-teman wartawan jurnalis untuk membantu, kira-kira ada yang tahu bahwa mereka belum mendapatkan hak pendidikan, silakan datang ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri se-Kaltim untuk menginfokan dan memberikan data bahwa ada anak-anak di sekitar kita yang masih belum terpenuhi hak-haknya oleh pemerintah daerah. Nanti kita akan bantu untuk memfasilitasi,” imbaunya. (zul)
Editor: M Khaidir

Baca berita BusamID seputar Kaltim, Samarinda dan lainnya melalui Google News

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *