Samarinda, Busam.ID – Predikat rapor merah 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atas rendahnya realisasi capaian anggaran APBD 2023, langsung disikapi Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Dirinya berencana memberi peringatan tertulis dan mendampingi masing-masing SKPD tersebut, dan SKPD yang realisasi anggarannya masih berada di bawah 50 persen akan menjadi perhatian khusus dirinya.
“Kami akan segera evaluasi dan dorong terus. Kami akan peringati secara tertulis. Tentunya ada coaching dan pendampingan,” ucapnya, Selasa (17/10/2023).
Akmal -sapaan akrabnya- memberikan solusi guna meningkatkan anggaran yakni dengan menawarkan konsep lelang pra-DIPA atau tender dini kepada SKPD.
Konsep ini disebut memungkinkan SKPD untuk melaksanakan tender lebih awal sehingga penyerapan anggaran dapat dioptimalkan.
“Nanti kami akan coba dorong lelang pra-DIPA itu. Makanya nanti kami mau tanya dulu, siapa SKPD yang enggak kuat pra-DIPA? Kami minta mereka lakukan identifikasi dulu mana yang bisa lelang,” jelasnya.
Saat ditanya terkait tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi, Akmal mengaku optimistis realisasi penyerapan anggaran bisa tercapai.
Selain identifikasi, kunci keberhasilan penyerapan anggaran adalah dengan belanja-belanja cepat lebih awal.
“Ya harus, walau tinggal beberapa bulan lagi. Tapi saya di Dirjen Otda dalam 4 tahun terakhir ini 99 persen terus. Kuncinya di situ. Identifikasi, belanja-belanja cepat lebih awal, lelang secara cepat,” lanjutnya.
Akmal juga mengingatkan kepada seluruh SKPD agar tak perlu takut ketika mendapatkan pendampingan. Dirinya menyebut sepanjang taat aturan, tidak ada agenda atau niat yang aneh-aneh, maka tak akan jadi masalah.
“Kuncinya enggak usah takut. Sepanjang kita taat aturan, tidak ada agenda yang aneh-aneh, niat aneh, insyaallah. Kuncinya adalah minta didampingi oleh penegak hukum,” ujar dia lagi. (Adit)
Editor: M Khaidir
