Balikpapan, Busam.ID – Pemerintah Kota Balikpapan melalui inspektorat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sosialisasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Sosialisasi yang digelar, Kamis (12/6/2025) ditujukan kepada seluruh perangkat daerah, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
SPI merupakan survei nasional yang rutin dilaksanakan KPK untuk memetakan tingkat integritas di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Inspektur Kota Balikpapan, Silvia Rahmadina, menyatakan, SPI menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pencegahan korupsi secara sistemik.
“SPI ini tidak hanya menyasar internal organisasi perangkat daerah, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti penerima layanan publik dan para pemangku kepentingan lain,” ujar Silvia.
Survei tahun ini melibatkan 3 kelompok responden, yakni aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Balikpapan, penerima layanan publik seperti masyarakat umum dan wartawan, serta kelompok ahli dari lembaga pengawasan, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Ombudsman.
Menurut Silvia, Balikpapan menunjukkan tren positif dalam hasil SPI sejak pertama kali mengikuti survei tersebut pada 2021. Saat itu, tingkat integritas Kota Balikpapan berada pada kategori “rentan”. Namun, dalam dua tahun terakhir, nilai integritas terus meningkat, hingga pada 2024 masuk dalam kategori “terjaga”.
Meski demikian, pelaksanaan survei sebelumnya menghadapi tantangan partisipasi rendah. Dari sekitar 4 juta kuesioner yang disebar secara nasional oleh KPK, hanya sekitar 600 ribu yang mendapatkan tanggapan.
“Banyak yang masih meragukan validitas survei ini, menganggapnya sebagai informasi bohong. Padahal SPI adalah program resmi KPK. Oleh karena itu, kami ingin memperkuat sosialisasi agar masyarakat tahu pentingnya survei ini sebagai bahan evaluasi kebijakan,” ujar Silvia.
Ia menekankan pentingnya akurasi data responden untuk menjamin validitas hasil survei. Tahun lalu, sejumlah responden tercatat tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan jawaban sama sekali.
“Proses pendataan tahun ini akan lebih diperhatikan agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” katanya.
Silvia menambahkan, upaya menjaga integritas tidak bisa hanya dibebankan pada birokrasi. Dukungan dari masyarakat dan pihak eksternal menjadi bagian tak terpisahkan dalam membangun ekosistem antikorupsi.
“Kalau hanya internal pemerintah yang menjaga integritas tanpa dukungan dari luar, hasilnya tidak maksimal. Diperlukan sinergi semua pihak,” ujar dia. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
