Balikpapan, Busam.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan berkonsultasi ke KPU RI terkait masa jabatan Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan. Hal itu terkait dengan jadwal Pilkada serentak November 2024 mendatang.
“Kemarin, Komisi I DPRD kota Balikpapan sudah melakukan konsultasi didampingi KPU, Bawaslu dan Kesbangpol, terkait dengan masa jabatan Wali Kota Balikpapan itu,” kata Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Toha, Senin (7/8/2023).
Menurut Toha, ada dua perbedaan aturan dalam menentukan masa berakhirnya jabatan Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, pasal 201 menyebutkan, Provinsi, Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020, jabatan kepala daerahnya akan berakhir di tahun 2024.
Akan tetapi juga ada undang-undang yang lain terkait pemerintahan daerah, yang menyebutkan bahwa masa jabatan Wali Kota adalah 5 tahun sejak dilantik.
“Makanya ada dua persepsi tapi kalau KPU kitabnya adalah undang-undang 10 tahun 2016. Tapi kalau Mendagri kan kitab yang lain. Jadi kalau mengikuti masalah dilantiknya Wali Kota itu Mei 2021 maka berakhirnya itu Mei 2026,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga berkonsultasi terkait mekanisme pemilihan di tiap Tempat Pemungatan Suara (TPS). Karena selama ini perhitungan suara itu dimulai dari Presiden, DPD, DPR RI, DPRD dan DPRD Kota.
“Mereka (anggota DPRD Kota Balikpapan, Red) maunya DPRD Kota dulu, karena ini yang sering menimbulkan kegaduhan,” ungkapnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
