Samarinda, Busam.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim Pembahas Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (12/10/2023) lalu.
Kunker tersebut dilakukan Pansus dalam rangka berkonsultasi sekaligus pendalaman beberapa materi terkait Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Ponpes.
Dalam kunker tersebut, Pansus Ponpes yang diketuai Mimi Meriami Br Pane didampingi Wakil Ketua Pansus Abdul Kadir Tappa diterima langsung oleh Plh Direktur Produk Hukum Daerah Sukoco bersama Kasubdit II Produk Hukum Daerah di Ditjen Otda Kemendagri RI Wahyu Perdana Putra.
Hadir juga dalam kunjungan tersebut, Perancang PUU Ahli Muda di Biro Hukum Setda Kaltim Rahmadiana, Kabag Biro Mental dan Spiritual Biro Kesra Setda Kaltim Ahmad Ardian dan Tenaga Ahli Pansus.
Saat dikonfirmasi, Ketua Pansus Mimi Meriami mengungkapkan, Raperda diharapkan akhir November 2023 ini rampung.
“Memang dari pesantren ini kan sebenarnya wewenangnya di pusat. Tapi tetap pusat memberikan ruang untuk Provinsi agar bisa terlibat dalam membantu pesantren. Makanya tadi judulnya juga disarankan untuk fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren,”ucap Mimi saat dihubungi, Sabtu (21/10/2023).
Mimi melanjutkan, Raperda Ponpes masih perlu dilakukan pendalaman dan penyesuaian untuk pasal-pasal yang ada di Ranperda tersebut, termasuk judul Perda yang direkomendasikan Kemendagri.
“Masih perlu rapat dengan dinas terkait dan Kemenag untuk finalisasi, Raperda ini diharapkan dapat membantu permasalahan yang selama ini dialami Ponpes. (Adit/adv/DPRD Kaltim)
Editor: M Khaidir
