Balikpapan, Busam.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berencana akan menertibkan sejumlah spanduk dan reklame atau alat peraga kampanye (Algaka) yang makin marak terpang di mana-mana menjelang Pemilu 2024.
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan Sugianto menjelaskan, sesuai Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022, setiap pemasangan atribut oleh Ormas ataupun Partai Politik wajib memiliki izin dari Kesbangpol.
Hal ini dilakukan untuk mendukung predikat Kota Balikpapan yang sudah terkenal sebagai kota yang taat, bersih dan semuanya sudah tertata rapi.
Dan Kota Balikpapan menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki aturan tersebut.
“Dengan terbitnya Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 artinya itu merupakan sebuah kearifan lokal kita, karena dalam lingkup Provinsi Kalimantan Timur itu belum ada yang punya. Karena para pendahulu kita itu sudah memikirkan bagaimana kota-kota ini bisa menjadi kota yang tertib, bersih, indah dan nyaman,” katanya, Senin (26/6/2023).
Dengan adanya Perwali tersebut, baik masyarakat maupun partai politik , termasuk ormas wajib mengurus izin Kesbangpol.
“Silakan hidup silahkan beraktivitas tapi ada rambu-rambu yang harus dipenuhi di sana. Kita berikan kesempatan dan ruang baik itu skala lokal maupun nasional, provinsi maupun regional. Dan pengurusan izinnya itu ada di Kesbangpol,” ucapnya.
Sesuai Perwali, pemasangan spanduk, bendera dan atribut ormas akan diberikan batas waktu yakni selama 7 hari kalender.
“Saat ini memang belum memasuki tahapan tapi banyak Ormas mengucapkan baik itu selamat Idul Adha atau hari besar keagamaan lainnya, itu harus izin dari Kesbangpol,” pungkasnya.
Ia menegaskan, untuk pengurusan izin baik itu ormas atau partai politik di Kesbangpol itu gratis, berbeda dengan yang ada di Dispenda berbayar.
“Kita akan berikan izin dengan catatan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban kota, tidak hanya berkaitan dengan Pemilu tapi kegiatan-kegiatan lainnya. Dan apabila ada ormas ataupun partai politik yang memasang atribut tanpa izin ya kita akan tertibkan,” tegasnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
