Balikpapan, Busam.ID – Setelah Budiono mundur dari bursa pencalonan Wakil Wali Kota (Wawali) Balikpapan, maka Partai Koalisi harus kembali duduk bersama untuk menentukan penggantinya.
Hal ini tentunya akan memperpanjang proses pemilihan Wawali Balikpapan, yang mana saat ini prosesnya sudah masuk dalam tahapan di Panitia Pemilihan (Panlih).
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, sesuai dengan amanat undang-undang, partai koalisi harus kembali berembuk untuk menentukan nama pengganti Budiono.
Karena sesuai dengan aturan, penentuan dua nama calon Wawali tersebut harus diusulkan berdasarkan persetujuan dari seluruh partai koalisi.
“Saat kita berkonsultasi ke Kemendagri, sesuai dengan amanat undang-undang itu juga bahwa partai koalisi duduk satu meja untuk mewujudkan menjadi dua nama, yang kemudian menunjuk Risty Utami dan Budiono. Dan dua nama ini tahapannya sudah berjalan,” ucapnya, Selasa (17/10/2023).
Menurutnya, proses pemilihan Wawali tidak bisa dilanjutkan apabila hanya ada satu calon tunggal. Karena sesuai amanat undang-undang harus ada dua nama yang ditampilkan dalam proses pemilihan.
“Jadi ketika Budiono mundur dalam proses tahapan saya menduga ini ada skenario yang dibuat, tidak ada pemilihan lagi dan tunggal, hal ini tentunya melanggar konstitusi dan melanggar aturan,” ucapnya.
Ia menjelaskan,berdasarkan hasil konsultasi Panitia Pemilihan ke Kemendagri, merekomendasikan bahwa nama-nama tersebut harus ditandatangani oleh partai politik pengusung.
Hal ini berlaku juga apabila ada pergantian nama calon Wawali ketika salah satu calon mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan pencalonan.
“Ketika sudah dirembukkan menjadi dua nama, terjadi pergantian. Maka hal itu tentunya tidak berlaku surut dan harus ditandatangani juga oleh pimpinan partai politik. Karena arahan dari Mendagri seperti itu,” pungkasnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
