Samarinda, Busam.ID – Terkait ramainya pembicaraan di tengah masyarakat bahkan media sosial terkait Pendopo Jawa. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, (Kaltim) Seno Aji pun mengklarifikasi pemberitaan yang beredar mengenai rencana pembangunan Pendopo Jawa dengan estimasi anggaran Rp3 miliar.
Ia menegaskan, informasi tersebut tidak benar karena pembangunan pendopo tersebut belum menjadi rencana resmi Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltim.
“Masih sebatas permohonan saja itu. Bahkan belum ada rencana. Hingga saat ini kita belum merencanakan apa pun juga,” tegas Seno saat memberikan klarifikasi, Sabtu (11/10/2025).
Menurutnya, isu itu berawal dari audiensi kelompok seniman budaya Jawa yang mengajukan permohonan agar pemerintah menyediakan tempat latihan dan berkumpul berbentuk joglo dengan estimasi biaya Rp2–3 miliar. Namun, dalam pertemuan tersebut pemerintah tidak memberikan keputusan apa pun.
“Setelah mereka pulang, wartawan tanya ke saya hasil audiensinya. Saya jelaskan bahwa mereka memohon dibuatkan pendopo atau tempat latihan dengan nilai sekitar Rp2–3 miliar, tapi kami sampaikan bahwa anggaran belum memungkinkan, jadi belum prioritas,” jelasnya.
Seno melanjutkan, usulan tersebut diarahkan untuk tahun 2026, tetapi belum ada keputusan atau dokumen perencanaan resmi. Pemerintah saat ini hanya menampung aspirasi masyarakat, bukan berarti langsung menyetujui pembangunan.
“Rencananya, mereka minta dibuatkan tahun depan, tapi kami belum berikan keputusan. Hanya kami sampaikan, nanti kita lihat dulu karena belum urgent kan,” lanjutnya.
Seno menegaskan, fokus pemerintah provinsi saat ini adalah pembangunan infrastruktur serta sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga berencana memperbaiki UPTD Taman Budaya Kaltim di Jalan Kemakmuran agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai komunitas dan etnis.
“Sebaiknya kita benahi dulu taman budaya supaya bisa digunakan oleh semua etnis, baik itu Kutai, Banjar, Dayak, Jawa, dan lainnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Seno juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam melanjutkan pembangunan prioritas seperti jalan ke Mahakam Ulu, akses Sepaku–Kutai Barat, serta perbaikan jalan ke Berau, meski pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan.
“Pak Gubernur bersama para gubernur lain sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Saya juga sudah ke kementerian lain seperti Kementerian Pertanian untuk mencari dukungan tambahan bagi Kaltim. Kami berjuang bersama, mohon doa seluruh masyarakat,” sampainya.
Terakhir, ia menyatakan, Pemprov Kaltim terbuka terhadap aspirasi dari semua etnis dan kelompok budaya, namun tetap mengutamakan prioritas pembangunan daerah.
“Namanya aspirasi tentu boleh-boleh saja disampaikan. Tapi belum tentu langsung jadi rencana. Kita tetap semangat membangun Kaltim, menjaga persatuan dan kesatuan di Bumi Etam ini,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
