Samarinda, Busam.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tengah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2026. Wacana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat hingga 50 persen diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan sejumlah proyek strategis Pemprov Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, penyesuaian anggaran menjadi opsi yang tak terhindarkan jika pemotongan itu benar terjadi. Hanya saja Seno memastikan, program sosial yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis dalam program gratispol dan jospol, akan tetap berjalan.
“TPP mungkin akan disesuaikan, dan beberapa proyek strategis bisa ditunda atau dibatalkan. Tapi program sosial, seperti pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis, wajib tetap berjalan,” ucapnya.
Ia menjelaskan, keputusan final terkait besaran pemangkasan TKD masih menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat. Sementara itu, Pemprov Kaltim mulai memetakan sektor yang akan diprioritaskan serta bidang yang bisa dilakukan efisiensi.
“Yang diprioritaskan tentu program-program unggulan sesuai visi dan misi kami. Sementara yang belum terlalu urgen, akan dievaluasi kembali,” jelasnya.
Seno melanjutkan, salah satu pos anggaran yang disebut berpotensi mengalami penyesuaian adalah TPP ASN. Menurut Seno, kebijakan efisiensi akan diterapkan secara merata di seluruh jenjang ASN, kecuali bagi tenaga pendidik.
“TPP guru kemungkinan besar tidak kami evaluasi. Karena guru bagian dari sektor pendidikan yang menjadi prioritas. Jumlah mereka juga tidak terlalu signifikan dibandingkan pos lain,” lanjutnya.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, besaran TPP ASN Pemprov Kaltim terbilang tinggi. Sekretaris Daerah misalnya, menerima hingga Rp99 juta per bulan, sedangkan pejabat strategis lainnya memperoleh puluhan juta rupiah. Besaran ini sebelumnya sempat menjadi sorotan publik di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Dengan ancaman pemotongan TKD tersebur, Pemprov Kaltim kini berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja dan keberlanjutan pelayanan publik. “Kita tetap komit menjaga keseimbangan fiskal. Keputusan final akan diumumkan setelah evaluasi dan pembahasan internal selesai,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
