Balikpapan, Busam.ID -Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga, yang memiliki keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan fisik materiil dan kemampuan psikis mental spiritual, dalam menempuh hidup mandiri juga mengembangkan diri dan keluarganya, agar dapat hidup harmonis di tengah upaya meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
Definisi Ketahanan Keluarga yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 13 Perda ke-12 Tahun 2022 tentang Ketahanan Keluarga, dipaparkan Ketua Bapemperda DPRD Kaltim Rusman Yaqub SPd MSi, di tengah Sosper dengan peserta puluhan kaum ibu dan sebagian bapak, di Grand Jatra Hotel Lt 8, Jumat & Sabtu (27-28 Oktober 2023).
Dalam paparannya, Rusman Yaqub yang hadir sebagai narsum bersama Andi Surraya Mappangile SKM, menekankan empat pilar dalam membangun dan menyelenggarakan ketahanan keluarga. Pertama pemerintah daerah, keluarga, masyarakat serta dunia usaha. Dikatakan, dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ini, Pemda berkewajiban untuk memfasilitasi pembangunan Ketahanan Keluarga (Pasal 10-11). Dalam kaitan ini, Pemda bertanggungjawab dalam membangun 10 klausul sebagai berikut.
Pertama , peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan dan perkembangan anak.
Kedua, peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses, informasi, pendidikan, penyuluhan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga.
Ketiga, peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif juga berguna bagi keluarga dan masyarakat, dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan berkeluarga.
Keempat, peningkatan keberfungsian, peran dan tugas keluarga.
Kelima, pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lain.
Keenam, peningkatan kualitas keluarga.
Ketujuh, penerimaan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi keluarga.
Kedelapan, pengembangan inovatif melalui bantuan atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga pra sejahtera.
Kesembilan, pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
Kesepuluh, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah.
Rusman juga memaparkan, bahwasanya membangun keluarga berkualitas, mewujudkan hak reproduksi dan semua tentang perkawinan, serta mengangkat anak merupakan hak yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perda ke-12 Tahun 2022.
“Namun harus diingat, bahwa selaras hak itu ada kewjiban. Dalam pasal 16 ini, pasangan suami istri juga diatur kewajibannya, yakni mencatatkan anak dalam register negara, merawat dan mengasuh serta melindungi juga membimbing anak-anaknya, serta menyesuaikan semua berdasarkan usia, fisik dan psikis dari anak-anak yang diayomi,” urai Rusman,
Merujuk Pasal 16 tersebut, pasangan suami istri berhak mengangkat anak jika belum kunjung dikaruniai buah hati. Ketentuan ini kemudian dikorelasikan dengan pasal 22, di mana diatur Penetapan Wali Anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini juga mengatur, bila mana anak tanpa kejelasan nasabnya seperti anak-anak di panti asuhan, maka pemerintah daerah melakukan tugas sebagai wali anak dalam hal tidak terdapat orang yang dapat ditunjuk , ditetapkan atau didudukkan sebagai wali anak. (adv/dprd-kt/an)
Editor : A Risa
