Samarinda, Busam.ID – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Muhammad Udin meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim mengevaluasi kembali kinerja Kepala Dinas dari 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang serapan anggarannya rendah dan mendapatkan rapor merah.
Bahkan secara tegas, dirinya menyebut bila perlu harus dilakukan evaluasi bahkan rotasi jabatan Kadis PD terkait. “Ini berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024,” ucapnya, Senin (13/11/2023).
Menurut Udin, rendahnya serapan APBD Kaltim kepada 23 SKPD tersebut menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” ujarnya.
Udin melanjutkan, Komisi III DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.
Ia juga meminta SKPD yang serapan anggarannya rendah untuk segera memperbaiki kinerja mereka, karena anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Menurut politisi Golkar itu, SKPD yang serapan anggarannya rendah harus segera melakukan evaluasi dan introspeksi diri, serta mengambil langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Jangan sampai ada SKPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif. Ini akan merugikan rakyat dan negara. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja SKPD agar anggaran dapat terserap dengan baik,” tegasnya.
Dirinya juga mengapresiasi SKPD yang telah menunjukkan kinerja yang baik dan serapan anggaran yang tinggi. Dan berharap hal itu tersebut dapat menjadi contoh dan motivasi bagi SKPD lainnya.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada PD yang telah bekerja keras dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap PD tersebut dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Terakhir, dirinya berharap Pj Gubernur Kaltim dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah.
“Kami juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah,” tandasnya. (Adit/adv/DPRD Kaltim)
Editor: M Khaidir
