Samarinda, Busam.ID — Pemerintah pusat mematok prevalensi turun ke 18,8 persen pada 2025, namun angka stunting di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih terpaut jauh dari target nasional yakni berada di 22,2 persen. Kondisi ini membuat Pemprov Kaltim meminta seluruh Kabupaten/Kota mempercepat langkah penanganan.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan pola kerja konvensional tidak lagi cukup. “Kita pernah berada di posisi 22,9 persen dan baru turun sedikit ke 22,2 persen. Kalau ingin mengejar target nasional, percepatan harus dilakukan. Tidak ada cara lain,” ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (19/11/2025).
Seno menyebut, 3 daerah yang menunjukkan perbaikan signifikanc Kutai Kartanegara, Bontang, dan Samarinda karena prevalensinya sudah berada di bawah rata-rata provinsi.
Sebaliknya, wilayah seperti Kutai Timur dan Balikpapan masih perlu perhatian ekstra agar penurunan stunting merata. Seno mengingatkan bahwa amanat Perpres 72/2021 menekankan dua jenis intervensi: spesifik dan sensitif.
Intervensi spesifik tersebut meliputi, pemenuhan gizi ibu hamil dan remaja putri, ASI eksklusif, imunisasi, dan penanganan gizi buruk. Sedangkan intervensi sensitif mencakup sanitasi, air bersih, ketahanan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial.
“Intervensi spesifik harus masif. Ini bukan kegiatan rutin, ini instrumen penyelamatan generasi,” paparnya.
Ia meminta perangkat daerah di Kabupaten/Kota bergerak lebih cepat. Dirinya juga menyoroti kawasan pesisir Sungai Mahakam yang rawan stunting akibat penggunaan air baku langsung dari sungai.
Ia menilai pengawasan kualitas lingkungan dan sanitasi harus diperketat karena sangat berdampak pada kasus gizi buruk. Data terbaru mencatat 39.137 anak di Kaltim masih masuk kategori stunting. Seno meminta Dinas Kesehatan memperkuat pemetaan hingga level balita per lokasi agar intervensi puskesmas lebih cepat dan tepat sasaran. “Kalau tidak berbasis peta dan posko, kita akan selalu tertinggal,” sampainya.
Dirinya mendorong daerah membuka posko intervensi stunting dan menempelkan peta risiko di setiap titik layanan. Kolaborasi lintas perangkat daerah termasuk BAZNAS dan dinas sosial, diminta ikut memperkuat bantuan bagi keluarga rentan.
“Kita tidak boleh turun hanya 0,7 persen sementara nasional turun lebih dari 1 persen. Target kita jelas, akhir 2025 atau awal 2026, Kaltim harus mendekati bahkan berada di bawah angka nasional 18,8 persen,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
