Balikpapan, busam.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan memperkuat penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital di wilayah tengah Indonesia.
Acara ini digelar secara hybrid di Blue Sky Hotel Balikpapan pada Kamis (2/11/23).
Sosialisasi ini merupakan langkah mendukung arahan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, yang mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fokus utamanya adalah melalui penyelenggaraan MPP berbasis digital di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Dalam Sambutannya MenPAN-RB yang diwakili oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa, menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi sebagai upaya transformasi pemerintah yang inovatif dan berdampak luas.
Dia menekankan bahwa reformasi birokrasi akan berhasil jika masyarakat merasakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, terjangkau, dan transparan.
“Ujung dari reformasi birokrasi adalah pelayanan publik yang prima di mana negara hadir di tengah masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia telah memberikan arahan untuk memperkuat dan mengembangkan MPP guna mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
“MPP perlu diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sesuai dengan arahan untuk tahun 2024,” kata Diah.
Penggunaan teknologi digital juga menjadi fokus, dengan tujuan mengawasi kinerja pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi, dan meningkatkan aksesibilitas penerima pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau.
Kementerian PAN-RB mendorong pengembangan sistem pelayanan berbasis digital yang akan membantu mewujudkan visi Presiden tentang “digital melayani”.
Meskipun selalu ada tantangan mereka percaya bahwa kolaborasi pemerintah dapat mengimplementasikan MPP digital secara bertahap di Indonesia.
Seperti diketahui, Kebijakan terkait penyelenggaraan MPP di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
“MPP didasarkan pada prinsip integrasi sistem pelayanan yang telah diterapkan di berbagai negara, seperti Azerbaijan dan Georgia, yang berhasil menciptakan transparansi dan mengurangi praktik pungli dalam proses pelayanan secara signifikan,” paparnya.
Program prioritas MPP merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan prinsip one-stop service yang termanifestasikan dalam pelayanan terpadu yang dapat diperluas hingga ke desa, kelurahan, dan kecamatan.
“Inovasi dalam pelayanan publik melalui MPP dan MPP Digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas pelayanan publik di seluruh Indonesia, sesuai dengan visi pemerintah untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Diah. (ADV/RY/DISKOMINFOKALTIM)
Editor: Tri W
