Samarinda, Busam.ID –Terkait ganti rugi lahan yang menuai protes dari beberapa warga, Dinas PUPR Kota Samarinda melalui Kabid Pertahanan PUPR Kota Samarinda, Ananta Diro Nurba mengatakan pihaknya telah memberikan penjelasan sebelumnya dalam rapat penyampaian nilai di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Kamis (9/11/2023).
Ananta mengatakan terkait warga yang tidak setuju diberikan waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan atau sanggahannya ke KJPP.
“Untuk hasil pengukuran dari pihak independent yakni KJPP, kami Pemerintah Kota Samarinda tidak ada sama sekali mengintervensi terkait nilai tersebut dan murni hasil perhitungan dari KJPP. Ada pun nanti hal-hal setelah diberikan penilaian atau hasilnya, yang kurang berkenan atau tidak memuaskan, dapat nanti ditanyakan langsung ke pihak KJPP,” terang Ananta.
Jika para warga yang terdampak pembuatan Terowongan Gunung Manggah di Sungai Dama tidak ada yang menerima, Ananta mengatakan secepatnya diproses.
Saat ini rumah yang terdampak di Jalan Kakap Kecamatan Samarinda Ilir berjumlah 60 rumah berikut tanahnya. Sedangkan untuk tanah tanpa bangunan berjumlah 17 dengan total 76.
“Setelah kami lakukan penyampaian ini kepada warga untuk nilai tersebut, apabila diterima dapat langsung memberikan data-data terkait kepemilikan tanah tersebut yang asli untuk dilakukan pembayaran. Kami harapkan kepada warga yang terdampak untuk dapat menerima kegiatan ini, karena untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi,” harapnya.
Setelah mereka menerima pembayaran ganti rugi tersebut, kepada warga diberi waktu kurang lebih 10 hari untuk dapat mengosongkan atau pindah dari lokasi tersebut.
“Rencananya untuk proses pembayaran dari pihak kami memberikan fasilitas kepada warga supaya tidak terlalu jauh ke PUPR di Jalan DI Panjautan, oleh karena itu dibukalah posko di Kelurahan Sungai Dama untuk proses pembayaran ganti rugi warga,” terangnya.
Sementara kepada warga yang tidak setuju dengan nilai tersebut akan dilakukan pemanggilan dari Pemerintah Kota untuk dilakukan mediasi. Namun apabila dalam mediasi tersebut tidak ada kata sepakat, maka akan di lakukan konsoinasi dan membuat surat pernyataan.
“Berdasarkan pernyataan tidak setuju maka kita akan lakukan konsoinasikan dan dititipkan di pengadilan dan itu sudah dilakukan di sisi Jalan Sultan Alimuddin. Saya harapkan bapak ibu tidak sampai kesitu karena akan mendapatkan banyak kerugian,” tutupnya. (Zul)
Editor : A Risa
