Samarinda, Busam.ID – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meninjau sekaligus menyerahkan secara simbolis hasil rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada warga Desa Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, pada hari ketiga kunjungan kerjanya di wilayah tengah Kaltim.
Mengawali agenda sejak pukul 07.00 Wita, rombongan Gubernur bertolak dari Barong Tongkok menuju Desa Muara Tae dan tiba sekitar pukul 08.48 Wita. Setibanya di lokasi, Gubernur Harum langsung meninjau rumah-rumah yang telah direhabilitasi di kawasan Jalan Poros Kutai Barat–Kutai Kartanegara.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyerahkan secara simbolis hasil rehabilitasi RTLH kepada dua warga penerima manfaat, yakni Sering dan Dedi Simson David.
“Hari ini rehabilitasi RTLH sudah kami serahkan, apalagi yang kurang?” tanya Gubernur Harum kepada warga, didampingi Ketua TP PKK Kalimantan Timur Hj. Sarifah Suraidah Harum.
Menanggapi pertanyaan itu, Dedi Simson David mengaku rumahnya masih belum memiliki sambungan listrik dan fasilitas toilet.
“Kami belum ada listrik dan toilet. Kalau ada juga kami mau baju-baju bekas Pak Gubernur,” ujar petani yang tinggal bersama istri dan tiga anaknya itu.
Mendengar permintaan tersebut, Gubernur Harum langsung memberikan respons. Ia meminta ajudannya mengambil uang tunai sebesar Rp10 juta dari tas pribadinya untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga tersebut.
“Hari ini juga apa yang bapak perlukan sudah saya bawa. Listrik, toilet dan baju baru,” kata Gubernur Harum kepada Dedi Simson David dan istrinya.
Rehabilitasi RTLH yang diserahkan di Desa Muara Tae merupakan bagian dari program Tahun Anggaran 2025. Secara keseluruhan, program tersebut telah merealisasikan rehabilitasi sebanyak 1.000 unit rumah di seluruh Kalimantan Timur.
Khusus di Kabupaten Kutai Barat, alokasi rehabilitasi RTLH tahun 2025 meliputi 29 unit di Desa Muara Tae, 21 unit di Desa Mancong, 35 unit di Desa Tanjung Isuy, serta 15 unit di Desa Pulau Lanting.
Sementara itu, pada tahun 2026 pelaksanaan program mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran. Untuk sementara, rehabilitasi baru dianggarkan bagi 11 unit rumah di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap mengupayakan penambahan sekitar 500 unit rumah melalui pergeseran anggaran sebanyak 200 unit dan tambahan melalui APBD Perubahan 2026 sebanyak 300 unit, apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.
Dari sisi besaran bantuan, alokasi anggaran rehabilitasi RTLH juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2025 setiap unit memperoleh anggaran Rp25 juta yang mencakup perbaikan atap, lantai, dan dinding, maka pada tahun 2026 nilai bantuan meningkat menjadi Rp35 juta per unit dengan tambahan pembangunan fasilitas sanitasi.(Adit)
Editor: M Khaidir
