Jakarta, Busam.ID -Masih banyaknya desa di provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang belum terakses sinyal internet bahkan pasokan listrik, menjadi salah satu topik bahasan dalam pertemuan antara Komisi IV DPRD Kaltim dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, di ruang kerja kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Turut hadir dalam rombongan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, beserta anggota Yenni Eviliana dan Eddy Sunardi Darmawan.
Gus Halim, sapaan akrab menteri Desa sekaligus Ketua DPW PKB Jawa Timur ini menyarankan untuk memanfaatkan Dana Desa guna mengatasi susahnya sinyal internet.
Menurutnya, DPRD Kaltim dapat membuat kebijakan dengan cara urunan setiap desa dengan dana desanya untuk kemudian disingkronkan dengan program Provinsi.
“Perihal listrik, kami masih dalam pembahasan dengan PLN untuk menemukan konsep yang efektif. Pasalnya, program yang sudah berjalan selama ini masih terdapat banyak kendala, contohnya persoalan listrik di Papua yang menggunakan tenaga surya masih belum efektif,” terangnya dalam pertemuan itu.
Ia menambahkan adanya solusi lagi dari PLN yakni menggunakan genset. “Nah permasalahan genset sekarang ada di BBM, bukan hanya persoalan harga tapi pembelian. Beli solar pakai jerigen kan tidak boleh, lalu gunanya apa ada genset,” lanjut Gus Halim seraya meyakinkan bahwa pihaknya tak pernah putus asa dan akan terus berkoordinasi dengan PLN untuk mengatasi persoalan ketersediaan listrik yang dihadapi banyak warga desa khususnya di desa-desa terpencil di Indonesia.
“Memang ini masih jadi problem dan menjadi fokus kita juga, sinyal dan listrik ini. Nanti saya coba diskusikan lagi dengan PLN,” ujar mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu.
Dalam pertemuan itu Sigit dan Reza juga meminta Kalimantan Timur mendapat perhatian khusus dari Kemendes PDTT.
“Artinya sinkronisasi program apa yang bisa kami programkan mendapatkan supporting dari Kemendes PDTT,” ujar Sigit kepada Gus Halim dalam pertemuan.
Hal lain lebih jauh diungkap Reza tentang sarana dan prasarana, di mana mayoritas desa khususnya di Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai wilayah yang menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia membeberkan ada dua persoalan yang perlu segera diselesaikan yaitu listrik dan penyedian air bersih. Pasalnya, selama ini warga desa khusus di pinggiran muara harus membayar Rp5.000 tiap hari untuk mendapatkan listrik yang hanya menyala dari pukul 18.00 hingga 23.00 WITA.
“Kalau Rp5.000 dikalikan tigapuluh hari kan lumayan untuk kehidupan di sana. Mungkin ada kebijakan tersendiri dari Kemendes PDTT untuk membantu sarana prasarana kelistrikan juga air bersih,” ujarnya.(TW/ADV/DPRDKALTIM)
