Balikpapan, Busam.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, seiring dengan penetapan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota Negara (IKN), harus dibarengi dengan peningkatan upaya penegakan hukum di daerah.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak perkembangan rencana pembangunan IKN Nusantara yang tentunya akan meningkatkan lalu lintas orang di daerah.
“Banyak hal yang menjadi atensi diantaranya terkait bagaimana perkembangan IKN, dan persoalan-persoalan bagaimana Kaltim adalah sebagai Indonesia di masa depan.
Untuk menjadi ibukota itu penegakan hukum yang harus bisa diikuti oleh lalu lintas oleh orang banyak,” katanya dalam kunjungannya ke Mapolda Kaltim, Kamis (6/10/2022).
Terkait adanya temuan kegiatan tambang ilegal di sekitar kawasan IKN.
Ia menyampaikan, hal tersebut sudah bukan rahasia umum dan semua bisa dicek di Polda Kaltim.
Ke depan, Kaltim akan menjadi IKN, hutan lindung jangan dijarah karena sama-sama tidak tahu bagaimana nasib Kaltim sebagai IKN tersebut.
Itulah yang menjadi tanggungjawab penegakan hukum di daerah ini. (man)
Editor: Redaksi Busam
