Balikpapan, Busam.ID – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Purnomo menyampaikan, hingga saat ini masih banyak guru yang belum bersertifikasi.
Hal itu karena banyak guru yang mengajar secara tidak linear atau tidak sesuai antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaannya di sekolah.
Misalnya, seorang guru dengan spesifikasi pendidikan mata pelajaran tapi kemudian menjadi guru kelas atau dia mengajarnya di SD. Padahal guru mata pelajaran itu harusnya mengajar di SMP.
Atau juga guru dengan spesifikasi mata pelajaran bahasa Indonesia tapi mengajar mata pelajaran lain di SMP. Hal itu kemudian menjadi sulit. Karena kalau tidak linier dengan pendidikannya, guru yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan sertifikasi.
“Jadi tidak linier antara pendidikan dan pekerjaannya, nah itu yang agak sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Untuk saat ini yang non PNS itu masih banyak yang belum tersipasi tapi yang PNS juga ada,” kata Purnomo ketika diwawancarai wartawan, Jumat (2/12/2022).
Ia menjelaskan, untuk guru yang telah mendapatkan sertifikasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memberikan tunjangan sertifikasi. Namun untuk mengantisipasinya, Pemkot Balikpapan memberikan tambahan penghasilan.
Ia berharap upaya peningkatan kualitas guru itu bisa berbanding lurus, kalau tidak murid-murid di sekolah akan tertinggal.
“Bagaimana memberikan pelayanan percepatan dalam hal layanan pendidikan, karena corenya itu ada di guru. Harapan kita itu peningkatan kualitas guru itu bisa berbanding lurus, kalau tidak anak-anak kita akan tertinggal. Jadi mereka yang sudah sertifikasi itu mendapatkan tunjangan sertifikasi guru tetapi kita berikan tambahan penghasilan,” ujarnya.
Saat ini jumlah guru non PNS di Kota Balikpapan tercatat mencapai 8000 orang yang mengajar di tingkat SD dan SMP. Jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah guru PNS. (man)
Editor: Redaksi BusamID
