Samarinda, Busam.ID – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan, reformasi tematik di lingkungan pemerintahan harus terus digaungkan. Hal tersebut sebagai peningkatan kompetensi dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim bahkan Indonesia.
Dia menjelaskan, terkait melaksanakan dan menerapkan reformasi birokrasi tematik yang diprogramkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB, dapat meningkatkan sinergitas dan pola kerja pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim semakin baik dan profesional.
“Untuk Itu, implementasi reformasi birokrasi tematik mulai sekarang harus terus digaungkan. Artinya, disosialisasikan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali,” ucapnya saat membuka Webinar Nasional dengan tema “Sinergitas Stakeholders dan Penguatan Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik di Kalimantan Timur” yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim via Zoom , Senin (10/4/2023).
Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi tematik diharapkan seluruh ASN semakin bersemangat bekerja. Termasuk bagaimana pola kerja organisasi yang harus dibangun saat sekarang dan juga salah satunya semua daerah tengah elaksanakan penyederhanaan struktur organisasi. Awalnya tiga level kini menjadi dua level.
“Saat ini hanya ada Eselon dua dan tiga saja. Karena sekarang menuju Jabatan Fungsional Tematik. Memang banyak belum memahami. Artinya, ke depan ASN lebih bergerak cepat dan tak hanya terfokus pada satu bidang tugas saja,” jelasnya.
Sementara dilansir dari laman resmi Pemprov Kaltim, Kepala BPSDM Kaltim,Nina Dewi menjelaskan penerapan reformasi birokrasi (RB) tematik ini adalah penjabaran arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus punya dampak langsung bagi masyarakat.
“Ada empat fokus dalam RB tematik, yakni birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program aktual prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Kementerian PANRB mendorong penerapan RB Tematik bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Hadir juga dalam kegiatan ini Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penetapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Kamaruddin, Guru Besar IPDN, Sadu Wasistiono MS, dan dimoderatori Widyaiswara Ahli Utama Kaltim, Sugeng Choiruddin. (Adit/adv/Diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
