Samarinda, Busam.ID – Koordinator FH Pokja 30 Buyung Marajo ikut mengkritisi “plesiran” Gubernur Kaltim Isran Noor beserta rombongan ke beberapa negara di tahun 2023 ini. Setelah sebelumnya, kritik yang sama dilontarkan Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu.
Buyung mempertanyakan manfaat “plesiran” tersebut untuk kepentingan warga Kaltim, terlebih anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat. Dan ia menyebutkan persoalan di daerah saja masih banyak, mengapa harus memilih plesiran ke luar negeri.
“Selama ini ke luar negeri, hasilnya apa? Apa yang dipertanggungjawabkan kegiatan dan uang publik atas biaya perjalanan itu? Publik berhak tahu itu. Karena persoalan itu ada di daerah, di luar negeri tidak ada namanya tambang ilegal, anak yang mati di lobang tambang, pemalsuan tanda tangan Gubernur untuk tambang,” ucapnya saat dihubungi, Rabu (31/5/2023).
Buyung menambahkan, jika memang pejabat ke luar negeri hanya kesannya untuk jalan-jalan menggunakan uang rakyat, tentu itu sangat melukai perasaan warga Kaltim, karena di Kaltim sendiri masih banyak persoalan yang harus diselesaikan mereka.
Senada dengan Buyung, pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Herdiansyah Hamzah mengungkapkan kunjungan ke luar negeri Gubernur ini tak ubahnya seperti “plesiran” alias jalan-jalan semata. Dikarenakan belum ada laporan apa hasilnya.
“Masa sekelas pemerintah laporannya via medsos? Kan gak verified itu,” tegas pria yang akrab disapa Castro tersebut.
Dirinya menegaskan, publikasi itu tidak cukup hanya dengan sosial media (Sosmed). Seolah-olah jika sudah diupload di sosmed, tanggungjawab selesai. Harusnya mereka bisa membedakan mana dokumentasi dan mana laporan.
“Kegiatan oke lah disampaikan ke publik via sosmed, tapi laporannnya mana? Kan itu yang ditunggu-tunggu publik. Mestinya dipresentasikan hasilnya apa, korelasinya dengan daerah bagaimana, dan apa yang bisa diadopsi untuk kaltim,” ujarnya dengan tegas.
Terakhir Castro menyebut, jika hal tersebut tidak bisa dijabarkan dengan baik berarti benar Gubernur hanya plesiran, dikarenakan masih banyak yang prioritas harusnya dikerjakan Gubernur dibandingkan agenda ke luar negeri tersebut.
“Apalagi sampai sesering itu? Kantor Gubernur di Jalan Gajah Mada itu, kenapa tidak sekalian aja dipindahkan ke luar negeri?,” tutupnya. (Adit)
Editor: M Khaidir
