Balikpapan, Busam.ID – Daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kaltim terus menuntut keadilan dalam pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi menegaskan, transparansi dalam pengelolaan PNBP menjadi kunci agar daerah dapat merasakan manfaat maksimal dari kekayaan alamnya.
Dikatakannya, selama ini daerah penghasil migas dan batu bara belum mendapatkan bagian yang proporsional dari pendapatan negara. “Saat ini, daerah hanya menerima 15,5 persen dari hasil gas yang masuk. Kami mendorong agar ke depan persentase ini meningkat secara bertahap menjadi 25 persen atau bahkan 40 persen,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).
Selain itu, Nawardi menyoroti minimnya akses pemerintah daerah terhadap informasi terkait besaran PNBP yang dipungut dari wilayah mereka. “Selama ini, daerah hanya mengetahui PNBP yang mereka terima, tanpa tahu berapa total yang dihasilkan. Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan Negara harus lebih transparan dengan melaporkan penerimaan PNBP secara periodik,” tegasnya.
Nawardi berharap kepala daerah dapat memahami potensi PNBP di wilayahnya dan memperjuangkan alokasi yang lebih adil. DPD RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini demi kesejahteraan daerah penghasil SDA di Indonesia. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
