Samarinda, Busam.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan sejumlah titik Lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Persiapan tersebut dalam rangka mendukung program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan, program itu menjadi salah satu strategis nasional dalam menekan angka kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dijelaskannya, saat ini terdapat 4 lokasi strategis yang diajukan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Lokasi-lokasi itu tersebar di Bukit Biru, Tenggarong (Kutai Kartanegara), wilayah milik Pemerintah Kabupaten Kukar, Pemerintah Kota Samarinda, serta lahan milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Di Tenggarong, Pemprov Kaltim bahkan sudah menyiapkan lahan seluas 8,7 hektare. Ini bukti bahwa Kaltim siap menjadi bagian dari solusi pendidikan nasional,” ucapnya.
Meskipun seluruh pembangunan sekolah akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah daerah tetap memainkan peran penting dalam tahap awal dan keberlanjutan program. Mulai dari pemilihan lokasi, penyediaan tenaga pendidik, hingga proses rekrutmen siswa, semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Dirinya menegaskan, program Sekolah Rakyat akan mengadopsi sistem pendidikan berasrama. Model tersebut dinilai paling tepat untuk menjangkau siswa dari daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan transportasi dan ekonomi. Pendidikan dan kebutuhan harian siswa akan ditanggung oleh negara, sehingga tidak ada alasan lagi bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk putus sekolah.
“Program ini bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, tetapi juga tentang membangun masa depan generasi muda Kaltim agar tidak lagi terjebak dalam siklus kemiskinan,” tegasnya.
Sri melanjutkan, rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim akan masuk dalam gelombang ketiga pelaksanaan nasional. Namun demikian, pihaknya telah bergerak cepat untuk menyelesaikan tahapan-tahapan penting, seperti pengurusan izin lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan studi kelayakan proyek.
“Jika berhasil, konsep ini berpotensi menjadi role model pendidikan nasional berbasis pemerataan akses dan keadilan sosial, terutama di wilayah dengan indeks kemiskinan dan kesenjangan pendidikan yang tinggi,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
