Samarinda, Busam.ID- Guna mendorong peningkatan layanan imigrasi di Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengusulkan relokasi kantor ke lokasi yang lebih representatif. Selain itu, dirinya juga mengajukan peningkatan status kelembagaan.
Hal itu disampaikan Harum -sapaan akrabnya- saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, pada Jumat (25/4/2025) kemarin.
Dalam kunjungannya, dirinya menilai kondisi fisik kantor saat ini tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Dikarenakan kapasitas ruang tunggu yang terbatas, lahan parkir yang sempit, serta lokasi yang rawan banjir menjadi perhatian utama.
“Rata-rata pelayanan mencapai 100 orang per hari, tapi kursi tunggu hanya tersedia untuk 40 sampai 45 orang. Ini perlu penataan ulang agar pelayanan lebih nyaman,” ucapnya.
Terkait relokasi, Pemprov Kaltim menyiapkan 4 alternatif lokasi untuk relokasi, yakni kawasan Lembuswana, Ringroad, eks Bandara Temindung, dan kawasan Mesra.
Menurutnya, opsi-opsi tersebut akan dikaji lebih lanjut secara teknis bersama instansi terkait. Tak hanya soal lokasi, orang nomor satu di Kaltim juga menyampaikan rencana pengajuan peningkatan status Kantor Imigrasi Samarinda menjadi kelas khusus.
Dirinya menilai, sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Samarinda membutuhkan fasilitas imigrasi yang lebih modern dan memadai.
“Kita harus siap menyambut pergerakan masyarakat dari dalam dan luar negeri. Kantor Imigrasi harus menjadi representasi pelayanan publik yang prima,” tegasnya.
Harum menjelaskan, penguatan fasilitas imigrasi tak hanya soal administrasi perjalanan, namun juga berkaitan dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dampak ekonomi lainnya dari aktivitas internasional.
“Dengan sistem pelayanan yang lebih baik, kita bisa mengelola arus tenaga kerja asing dan wisatawan secara optimal. Ini potensi bagi daerah dan negara,” paparnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk menjalin sinergi lintas lembaga.
“Pembahasan teknis akan kita lanjutkan bersama SKPD terkait dan DPRD Kaltim guna menyelaraskan dukungan kebijakan dan anggaran,” tutupnya.(Adit/adv/diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
Foto: Rudy Mas’ud saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, pada Jumat (25/4/2025) kemarin. Foto by Adpimprov Kaltim.
Rudy Usul Relokasi Kantor Imigrasi ke Lokasi yang Representatif
Samarinda, Busam.ID- Guna mendorong peningkatan layanan imigrasi di Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengusulkan relokasi kantor ke lokasi yang lebih representatif. Selain itu, dirinya juga mengajukan peningkatan status kelembagaan.
Hal itu disampaikan Harum -sapaan akrabnya- saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, pada Jumat (25/4/2025) kemarin.
Dalam kunjungannya, dirinya menilai kondisi fisik kantor saat ini tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Dikarenakan kapasitas ruang tunggu yang terbatas, lahan parkir yang sempit, serta lokasi yang rawan banjir menjadi perhatian utama.
“Rata-rata pelayanan mencapai 100 orang per hari, tapi kursi tunggu hanya tersedia untuk 40 sampai 45 orang. Ini perlu penataan ulang agar pelayanan lebih nyaman,” ucapnya.
Terkait relokasi, Pemprov Kaltim menyiapkan 4 alternatif lokasi untuk relokasi, yakni kawasan Lembuswana, Ringroad, eks Bandara Temindung, dan kawasan Mesra.
Menurutnya, opsi-opsi tersebut akan dikaji lebih lanjut secara teknis bersama instansi terkait. Tak hanya soal lokasi, orang nomor satu di Kaltim juga menyampaikan rencana pengajuan peningkatan status Kantor Imigrasi Samarinda menjadi kelas khusus.
Dirinya menilai, sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur dan penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Samarinda membutuhkan fasilitas imigrasi yang lebih modern dan memadai.
“Kita harus siap menyambut pergerakan masyarakat dari dalam dan luar negeri. Kantor Imigrasi harus menjadi representasi pelayanan publik yang prima,” tegasnya.
Harum menjelaskan, penguatan fasilitas imigrasi tak hanya soal administrasi perjalanan, namun juga berkaitan dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dampak ekonomi lainnya dari aktivitas internasional.
“Dengan sistem pelayanan yang lebih baik, kita bisa mengelola arus tenaga kerja asing dan wisatawan secara optimal. Ini potensi bagi daerah dan negara,” paparnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk menjalin sinergi lintas lembaga.
“Pembahasan teknis akan kita lanjutkan bersama SKPD terkait dan DPRD Kaltim guna menyelaraskan dukungan kebijakan dan anggaran,” tutupnya.(Adit/adv/diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
