Samarinda, Busam.ID— Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kaltim 2025, Kamis (21/8/2025) di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Dengan tema “Sinkronisasi Data HPL Transmigrasi sebagai Kesatuan Data di Provinsi Kaltim”, kegiatan ini digelar secara luring dan daring, dihadiri perwakilan Kementerian ATR/BPN, perangkat daerah, serta anggota GTRA.
Seno menegaskan bahwa reforma agraria merupakan program prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 sesuai amanat Perpres No. 62 Tahun 2023.
“Komitmen bersama ini penting untuk mempercepat reforma agraria di Kaltim, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan warga transmigrasi,” ucapnya.
Dirinya menekankan tujuan besar reforma agraria, yakni mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menangani konflik agraria, memperkuat kesejahteraan berbasis agraria, dan membuka akses ekonomi rakyat.
“Pelaksanaan GTRA tahun ini diarahkan pada sinkronisasi dan penataan HPL transmigrasi agar data tanah menjadi satu kesatuan yang valid dan akurat,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Embun Sari menegaskan program ini bagian dari misi strategis nasional.
“Reforma agraria tidak sekadar mengejar target angka, melainkan mengurangi ketimpangan, memperkuat ekonomi lokal, ketahanan pangan, serta mendukung pemerataan pembangunan desa,” jelasnya.
Kepala Kanwil BPN Kaltim Deni Ahmad Hidayat, menyebut Pemprov Kaltim telah membentuk Tim GTRA melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.219/2025.
“Tim ini diketuai langsung oleh Gubernur Kaltim dengan Ketua Pelaksana Harian Kepala Kanwil BPN. Ini bentuk dukungan nyata Pemprov bagi percepatan reforma agraria,” jelasnya.
Dengan sinkronisasi data tanah, Pemprov Kaltim berharap pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan lebih efektif, memastikan ketersediaan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), serta menyelesaikan sengketa agraria di masyarakat.
Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.(Adit/adv/diskominfokaltim)
Editor: M Khaidir
