Samarinda, Busam.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan tidak tinggal diam menghadapi persoalan banjir yang kerap melanda Kota Samarinda.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, ia menyebut upaya pengendalian banjir kini difokuskan pada pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus dan Sungai Mahakam.
Menurutnya, tingginya sedimentasi di kedua sungai utama tersebut menjadi penyebab utama luapan air ke kawasan permukiman. Karena itu, pengerukan sungai dinilai sebagai langkah prioritas yang harus segera dilakukan.
“Langkah awal yang kami dorong adalah melakukan pengerukan menyeluruh di sepanjang Sungai Mahakam dan Karang Mumus. Endapan yang menumpuk di dasar sungai telah mengurangi kapasitas aliran air sehingga memicu banjir di beberapa titik,” ucapnya, Sabtu (25/10/2025).
Seno menyampaikan, rencana pengerukan ini sudah dipresentasikan di hadapan para akademisi Universitas Mulawarman dan kini tengah dibahas bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk segera direalisasikan.
“Kami berharap dukungan penuh dari Balai Wilayah Sungai untuk melaksanakan pengerukan secara terpadu, mulai dari kawasan hulu hingga ke hilir,” jelasnya.
Ia juga menilai, pengerjaan yang komprehensif sangat dibutuhkan, mencakup wilayah Danau Semayang hingga seluruh daerah aliran Sungai Mahakam. Ia optimistis pengerukan dari hulu akan berdampak signifikan terhadap penanganan banjir di wilayah hilir seperti Samarinda.
“Apabila pengerukan dilakukan mulai dari bagian hulu, dampaknya akan terasa hingga ke wilayah hilir,” ungkapnya.
Selain pengerukan, Seno Aji juga menekankan perlunya pembaruan tata kelola air di Samarinda. Ia menilai, kota ini harus memiliki rencana induk atau blueprint yang jelas sebagai pedoman pengendalian banjir jangka panjang.
“Konsep pembangunan sistem pengelolaan air di Samarinda perlu diperbarui. Kota ini harus memiliki blueprint atau peta biru yang menggambarkan arah pengendalian air secara menyeluruh, termasuk pembangunan kanal banjir agar aliran air tidak langsung masuk ke kawasan perkotaan,” tegasnya.
Seno melanjutkan, Pemprov Kaltim dalam beberapa tahun terakhir telah menyalurkan bantuan keuangan ratusan miliar rupiah kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk pembangunan jaringan drainase. Namun, hasilnya dinilai belum optimal.
“Selama ini, kami sudah menyalurkan bantuan keuangan cukup besar agar Kota Samarinda dapat mengantisipasi banjir, termasuk untuk pembangunan jaringan drainase. Namun, hasil yang dicapai masih belum maksimal, sehingga perlu ada evaluasi lebih menyeluruh,” tutupnya.(Adit)
Editor: M Khaidir
