Samarinda, Busam.ID – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud bersama jajaran mendapat sorotan publik usai menggelar rapat di salah satu hotel Bintang 5 di Jakarta belum ini. Padahal dirinya pernah menghapus kebijakan untuk kegiatan-kegiatan tidak dilaksanakan di hotel sebagai langkah efisiensi anggaran daerah.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni mengakui memang pihaknya melaksanakan kegiatan di Hotel Borobudur. Hanya saja ia menyebut, hal itu dilakukan karena sebagian besar mitra rapat berada di luar daerah.
“Gubernur dan Wagub ingin optimalisasi pendapatan daerah. Caranya dengan meningkatkan pajak dan retribusi. Karena itu beliau ingin bertemu langsung dengan para wajib pajak,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (4/11/2025).
Sri menjelaskan, rapat tersebut membahas sinkronisasi dan sosialisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pesertanya pun tak sedikit.
“Yang beredar di media sosial itu cuma sebagian gambar. Faktanya, yang hadir sekitar 200 orang wajib pajak, dari perusahaan tambang, sawit, hingga infrastruktur,” tegasnya.
Dirinya melanjutkan, rapat juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pemerintah ingin memastikan para perusahaan besar di Kaltim taat pajak, termasuk pajak alat berat, pajak air permukaan, hingga kewajiban membeli BBM di wilayah Kaltim.
“Kalau rapat di Samarinda, yang datang biasanya bukan pemiliknya langsung. Nah, Pak Gubernur ingin bicara langsung dengan para pengambil keputusan,” paparnya
Hasilnya, sejumlah perusahaan disebut siap memberikan data dan membayar pajak alat berat. “Rapat ini produktif. Dari sekitar 5.000 alat berat yang ada di Kaltim, baru 2.000 yang terdaftar bayar pajak. Sisanya 3.000 belum. Ini yang kita dorong,” sampainya.
Terkait hotel bintang 5, Sri menjawab hal itu punya alasan, dimana pemilihan hotel dilakukan murni karena kapasitas dan kebutuhan teknis.
“Kalau kita punya aula di Badan Penghubung (Banhub) dengan kapasitas segitu, pasti kita pakai. Tapi ruangannya nggak cukup,” jelasnya.
Sri juga memastikan biaya kegiatan masih sesuai alokasi anggaran. “Yang penting esensinya tercapai. Para wajib pajak jadi paham, sadar, dan mau bayar pajak di Kaltim. Itu yang utama,” tutupnya. (adit)
Editor: M Khaidir
