Samarinda, Busam.ID- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur menggandeng Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dalam program pendampingan dan pembinaan tata kelola manajemen Puskesmas di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.
Program pendampingan tersebut telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dan direncanakan kembali berlanjut pada 2026. Kerja sama ini dilakukan melalui mekanisme swakelola dan dinilai efektif dalam membantu Puskesmas beradaptasi dengan sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kepala Dinkes Kaltim dr. Jaya Mualimin mengungkapkan, pendampingan sangat dibutuhkan Puskesmas, terutama dalam pengelolaan manajemen layanan kesehatan dan keuangan.
“Puskesmas merasa sangat terbantu dengan adanya pendampingan tata kelola manajemen. Apalagi saat ini Puskesmas sudah BLUD, yang mengelola pelayanan dari dana kapitasi BPJS Kesehatan serta pendapatan lainnya,” ucapnya, Kamis (8/1/2025).
Ia menjelaskan, pendampingan juga mencakup sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan agar masyarakat tidak terbebani biaya. Salah satunya dengan mendorong masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan untuk segera mendaftar melalui instansi terkait.
Selain itu, pendampingan Unhas turut menekankan keseimbangan pengelolaan dua program utama Puskesmas, yakni Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
“UKP itu pelayanan pengobatan pasien, sedangkan UKM mencakup pencegahan seperti vaksinasi dan pengendalian wabah. Dua program ini harus berjalan seimbang,” jelasnya.
Menurutnya, sebelum adanya pendampingan, masih terdapat Puskesmas yang belum sepenuhnya memahami kebijakan dan regulasi terbaru. Namun setelah dilakukan pendampingan oleh tim Unhas, pemahaman pengelola Puskesmas terhadap tata kelola manajemen dan aturan BLUD mulai meningkat.
Program pendampingan ini menjangkau hampir seluruh Puskesmas di Kaltim, dengan total 188 Puskesmas, termasuk yang berada di wilayah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu.
Untuk pelaksanaan pendampingan pada 2025, Dinkes Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar. Pembayaran anggaran tersebut dilakukan berdasarkan realisasi kegiatan di lapangan.
“Kalau tidak dilaksanakan, tentu tidak dibayarkan. Pembayaran disesuaikan dengan laporan dan capaian kegiatan,” tegasnya.
Terkait rencana tahun 2026, Dinkes Kaltim akan kembali mengupayakan program pendampingan serupa dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan sebelumnya serta kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. “Bisa saja anggarannya sama atau disesuaikan, tergantung kebutuhan dan hasil evaluasi,” pungkasnya. (adit)
Editor: M Khaidir
