Sanggatta, Busam.ID -Angka stunting di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, masih terbilang tinggi. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan RI pada 2022, prevalensi stunting di Kutim mencapai 24,7 persen. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata rasio di Kaltim mencapai 23,9 persen.
Satu faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan stunting di Kutim adalah keterbatasan alat pengukuran. Hal ini diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Ronny Bonar.
“Beberapa kader kadang-kadang terpaksa menggunakan pengukuran manual karena kami masih kekurangan alat yang memadai. Ini menjadi masalah serius dalam memastikan data yang akurat,” ujar Ronny Bonar saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/11/2023).
Pengukuran pertumbuhan bayi secara akurat sangat penting dalam menentukan langkah-langkah pencegahan stunting. Oleh karena itu, penggunaan alat yang tepat menjadi krusial.
Ronny Bonar menyebutkan rencana untuk mengatasi permasalahan ini dengan menyambungkan alat, antripomentri dan laptop langsung ke Aplikasi Stunting.
“Kami berencana untuk meningkatkan efisiensi dengan mengkoneksikan peralatan langsung ke Aplikasi Stunting. Namun, kita dihadapkan pada kendala peraturan yang melarang penggunaan antropometri di luar Dinkes,” ulasnya.
“Jadi kita tercover tertolong karena apk itu untuk membuktikan saja. Sementara ini antropometri hanya bisa diberikan di Posyandu, itu pun ada bantuan dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Selain keterbatasan alat, keterbatasan dana untuk antropomentri di Posyandu juga menjadi tantangan serius.
“Saya tidak tahu berapa jumlah antropometri yang ada di Puskesmas, apakah itu alat baru atau lama, dan perlu dikalibrasi ulang. Ini menjadi fokus kami untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan,” katanya.
Selain itu, permasalahan teknis seperti pengisian elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e- PPGBM) juga menjadi hambatan. Meskipun diharap dapat digunakan melalui perangkat HP, kenyataannya masih memerlukan pengisian manual.
“Ini bukan hanya kendala teknis tetapi juga kendala dalam penggunaan aplikasi di lapangan. Tidak semua orang bisa menggunakan e-PPGBM, dan itu mempengaruhi kualitas data yang diinputkan,” tegas Ronny Bonar.
Sementara harapan tertuju pada solusi teknologi yaitu Aplikasi Stunting. Penyelesaian masalah regulasi dan dukungan pemerintah pusat menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan program penanggulangan stunting di Kutim. (Nan/AdvKutim)
Editor : A Risa
