Sangatta,Busam.ID -PT PAMA Persada Nusantara Site Sangatta, satu di antara perusahaan pertambangan besar di Kabupaten Kutai Timur, tengah menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Tantangan tersebut adalah kebijakan pemerintah pusat yang akan mulai membatasi produksi bahan bakar bersumber fosil seperti batu bara dan migas hingga 2050 mendatang.
Kebijakan ini tentu akan berdampak pada industri pertambangan, termasuk PT PAMA. Oleh karena itu, perusahaan ini perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut.
Satu dari upaya yang dilakukan oleh PT PAMA adalah mulai berinvestasi di luar sektor pertambangan. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman telah mengajak perusahaan ini untuk berinvestasi di bidang-bidang lain yang berkelanjutan, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata.
“Alasan utamanya karena merujuk kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memulai membatasi produksi bahan bakar yang bersumber dari fosil seperti batu bara dan migas hingga 2050 mendatang, ” ungkapnya saat menghadiri acara HUT ke 18 Persatuan Istri Karyawan PAMA ( PIKP) di Gedung Serba Guna ( GSG) Bukit Pelangi, Minggu ( 19/11/2023 ).
Ardiansyah menerangkan bahwa mulai 2030 nanti Pemerintah Pusat akan membatasi ekspor batu bara dan migas hingga 2050. Jadi mulai dari sekarang ia mengajak para petinggi dan manajemen PAMA untuk beralih dari sektor Pertambangan dan berinvestasi di bidang lainnya seperti Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata.
Kebijakan ekspor untuk produk yang suistainable atau berkelanjutan dan hilirisasi terus fibforong oleh Pemerintah Pusat harus mampu direspon oleh masyarakat dengan baik.
“Produk ekspor berkelanjutan ini menjadi peluang yang potensial, seperti ekspor pisang, gula, nanas dan cokelat. Potensi Pariwisata di Kutim juga potensial karena pantainya masih original, ” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah juga memberikan apresiasi kepada PT PAMA yang sudah berkontribusi menjaga atmosfir atau iklim investasi dan usaha di Kutim.
“Persiapan mendasar di Kutim adalah menjaga keseimbangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja. Jika keseimbangan itu tidak terjaga, bisa menimbulkan konflik sosial antara karyawan dan perusahaan juga ke Pemerintah, ” tandasnya. (Nan/AdvKutim)
Editor : A Risa
