Balikpapan, Busam.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Upaya itu dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi, mencegah kecurangan atau fraud, serta mempermudah pelayanan publik.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, digitalisasi menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang lebih akuntabel. “Idealnya, sistem keuangan daerah tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membangun sistem yang lebih baik dan akuntabel,” ujar Bagus, Rabu (2/6/2025).
Menurut Bagus, digitalisasi berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mempercepat layanan publik, dan menjaga transparansi. Ia mencontohkan, penyaluran bantuan sosial kini dapat dilakukan lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi berkat sistem digital.
Pemkot juga mendorong percepatan integrasi sistem digital di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). “Kami ingin digitalisasi ini menyentuh seluruh lapisan, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat,” kata Bagus.
Ia menambahkan, literasi digital menjadi aspek penting agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam ekosistem ekonomi digital yang sedang dibangun. Selain itu, digitalisasi turut mendukung belanja pemerintah yang berkualitas, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Bagus menyebutkan, ada 4 fokus utama dalam penguatan kebijakan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Keempatnya adalah komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, penyusunan regulasi yang adaptif dan tegas, pemanfaatan kartu kredit pemerintah daerah, serta inovasi sistem pajak dan retribusi yang mempermudah pembayaran dan pemantauan kewajiban masyarakat.
Untuk memperkuat ekosistem digital, Pemkot Balikpapan juga membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi. Salah satunya melalui integrasi data lintas OPD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan yang saat ini dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut dapat digunakan untuk memetakan persoalan daerah, seperti stunting, pengangguran, dan kemiskinan secara real time.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Balikpapan telah meluncurkan dua inovasi strategis, yakni Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) elektronik dan mobil layanan pajak daerah. Kedua inovasi ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusi.
“Semua transaksi saat ini dilakukan secara non-tunai. Dengan sistem yang terekam secara elektronik, potensi fraud di lapangan dapat dicegah,” ujar Bagus.
Melalui digitalisasi, Pemkot Balikpapan berharap kepercayaan publik terhadap sistem keuangan daerah semakin meningkat. Selain itu, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
