Samarinda, Busam.ID– Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi, membantah pihaknya diam terkait penanganan longsor di Batuah belum lama ini. Ia menegaskan, Komisi III telah melakukan kunjungan lapangan pada 29 Mei dan menggelar RDP pada 2 Juni 2025.
“Komisi III tidak tinggal diam. Ini bukti kami serius dan sigap menanggapi persoalan ini,” ucapnya, Senin (23/6/2025).
Dalam RDP tersebut, hasil kajian Universitas Mulawarman menyatakan penyebab longsor adalah faktor alam, bukan tambang. Hal ini diperkuat data dari Dinas ESDM yang menyebut jarak tambang PT BSSR dengan titik longsor mencapai 1,7 km, melebihi batas aman 500 meter.
“Kami sangat menghargai jika Aliansi ingin menyusun kajian pembanding. Itu akan memperkaya analisis dan memperkuat transparansi,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat. Saat ini, fokus utama adalah relokasi warga terdampak, penyediaan tempat tinggal sementara, dan posko bantuan.
“Lahan relokasi sudah disiapkan dan diukur oleh Dinas Perkim. Tinggal menunggu proses penganggaran berjalan,” tambahnya.
Soal penindakan, Reza menegaskan DPRD hanya berperan sebagai pengawas dan fasilitator.
“Kalau nanti terbukti ada pelanggaran perusahaan, rekomendasi bisa dikeluarkan. Tapi pencabutan izin adalah kewenangan pemerintah pusat,” tutupnya.
Sebelumnya, polemik penanganan longsor di Dusun Tani Jaya, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, terus bergulir. Ketua Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu Andi Muhd Alhafiz Syahdiana, menyayangkan belum adanya langkah konkret dari DPRD dan Pemprov Kaltim terkait pembentukan tim geologi dan inspeksi lapangan.
“Warga terdampak masih menanti langkah konkret, bukan hanya kesepakatan di atas meja. Jangan sampai RDP hanya menjadi formalitas tanpa hasil nyata bagi masyarakat,” tegas Andi, Kamis (19/6/2025) lalu.(Adit)
