Samarinda, Busam.ID – Insiden dugaan tindakan arogan dan intimidasi yang melibatkan ajudan Gubernur Kaltim terhadap mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda berbuntut panjang. Polda Kaltim memastikan akan menindaklanjuti kasus tersebut, dengan ancaman sanksi tegas hingga penarikan oknum dari tugas pengawalan.
Peristiwa ini bermula saat Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tiba di Masjid Nurul Mu’minin, lingkungan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (19/10/2026) untuk menunaikan salat Magrib. Kedatangan Gubernur langsung diwarnai ketegangan dengan belasan kader GMNI yang baru saja menyelesaikan aksi unjuk rasa di area kompleks pemprov.
Sebelumnya memang massa GMNI Samarinda menggelar demonstrasi bertajuk “Pembantu Rakyat: 2 Tahun Berkhianat”. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik keras terhadap Pemprov Kaltim, terutama mengenai efektifitas dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kaltim.
Namun, rasa kecewa timbul di kalangan mahasiswa lantaran Gubernur Rudy tak kunjung menemui massa saat unjuk rasa berlangsung. Saat massa aksi bersiap untuk membubarkan diri di sekitar area Masjid Nurul Mu’minin, mereka melihat kehadiran Rudy yang didampingi 2 ajudannya.
Kader GMNI Samarinda, Rossa Tri Rahmawati, menjelaskan, mahasiswa secara spontan mendekati Rudy untuk mempertanggungjawabkan alasan ketidakhadirannya saat aksi.
“Kami hanya ingin meminta penjelasan secara langsung. Tidak ada niat sedikit pun dari teman-teman mahasiswa untuk menghalangi langkah Pak Gubernur,” jelas Rossa.
Meskipun Rudy sempat memberikan alasan singkat sambil berlalu, situasi mendadak memanas setelah salah seorang ajudan bergerak agresif ke arah kerumunan mahasiswa.
Rossa mengaku ponsel yang digunakannya untuk merekam video ditarik dan disenggol hingga terjatuh ke lantai. Tak hanya Rossa, kader GMNI lainnya, Ridwan, juga mengaku mengalami tindakan represif berupa kontak fisik secara tiba-tiba. Menurut Ridwan, ajudan tersebut menghampirinya dari jarak yang cukup jauh sebelum melakukan kontak fisik.
Insiden tersebut memicu emosi massa mahasiswa yang berada di lokasi hingga sempat terjadi kejar-kejaran dengan sang ajudan sebelum akhirnya situasi diredam oleh petugas pengamanan lain.
Menanggapi video viral serta sorotan publik yang mengarah pada sosok ajudan berinisial Briptu ART anggota Satuan Brimob Polda Kaltim yang diperbantukan sebagai pengawal pribadi Gubernur pihak kepolisian langsung mengambil sikap tegas.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Tedy Sopandi , mengonfirmasi, Selasa (20/10/2026), Polda Kaltim tengah berkoordinasi dengan kesatuan asal Briptu ART serta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kaltim untuk mengusut dugaan pelanggaran disiplin maupun etik tersebut.
“Kami sedang berkoordinasi, nanti akan kita tindak lanjuti,” tegas Kombes Pol Tedy Sopandi, Selasa (20/10/2026).
Tedy menegaskan, setiap anggota Polri wajib mengedepankan sikap humanis, menjauhi perilaku arogan, serta menjunjung tinggi keadilan saat menjalankan tugas di lapangan. Tindakan intimidatif seperti yang terekam dalam video dinilai bertentangan dengan instruksi dan arahan Kapolri.
“Polisi tidak boleh arogan, tidak boleh bohong, dan harus menjunjung tinggi keadilan. Mengenai sanksi atau kemungkinan penarikan dari tugas pengawalan, kita tunggu hasil pemeriksaan dari kesatuannya. Yang jelas, apa yang dilakukan itu bertentangan dengan arahan Bapak Kapolri,” pungkas Tedy.
Hingga saat ini, proses pemeriksaan oleh Propam Polda Kaltim masih berjalan untuk menentukan kadar pelanggaran dan bentuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada oknum ajudan tersebut. (zul)
Editor: M Khaidir
