Samarinda, Busam.ID – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menekankan agar kebijakan penertiban distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Samarinda yang tengah dimatangkan Pemkot Samarinda tidak menimbulkan hambatan administratif baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Penertiban harus dibarengi dengan sosialisasi yang jelas. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru mengalami kesulitan akibat prosedur yang terlalu rumit,” ucap Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Anwar Rofiq, Selasa (17/2/2026).
Meski memberikan catatan tersebut, Anwar mengatakan BPH Migas tetap mendukung langkah penataan agar distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang bertujuan menjaga agar distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, penataan distribusi Pertalite dan Solar juga diperkuat melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari pengawasan di daerah. Ia menyebut pengawasan dilakukan melalui sistem QR Code dengan melibatkan badan usaha penugasan seperti Pertamina dan PT AKR Corporindo.
Terkait isu di lapangan masih ditemukan penggunaan 1 QR Code oleh kendaraan berbeda, ia mengatakan untuk mencegah hal tersebut dilakukan pencocokan data kendaraan yang terdaftar dengan kendaraan yang melakukan pengisian di SPBU. “Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data di sistem dengan kendaraan yang melakukan pengisian, tentu akan dilakukan evaluasi sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Sebagai informasi, Anwar menyebut secara nasional BPH Migas menetapkan batas maksimal pengisian 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi dan 80 liter untuk kendaraan umum. Sementara kendaraan dengan izin khusus dapat memperoleh hingga 200 liter per hari sepanjang tidak melampaui ketentuan yang berlaku.(uca)
Editor: M Khaidir
