Samarinda, Busam.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tetap mengarahkan anggaran perubahan 2026 pada pemerataan pembangunan, terutama perbaikan akses jalan dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan mobilitas dan konektivitas masyarakat antardaerah.
“Yang paling utama adalah pemerataan, terutama akses jalan kita menjadi prioritas di luar standar pelayanan minimum seperti sekolah dan rumah sakit,” kata Rudy saat menyampaikan Nota Keuangan APBD-P 2026 dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Selasa (29/9/2026).
Menurut Rudy, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan minimum. Pemerataan akses masyarakat di berbagai wilayah juga menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah.
Selain infrastruktur jalan, Pemprov Kaltim turut memberi perhatian terhadap kondisi hunian masyarakat melalui program perbaikan RTLH.
Program tersebut tidak hanya menyasar kelayakan fisik bangunan, tetapi juga aspek sanitasi yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
“Yang paling utama juga berkaitan dengan rumah tidak layak huni. Ini menjadi program utama untuk kita perbaiki, terutama sanitasi masyarakat yang rumahnya terkategori tidak layak huni,” ujarnya.
Di tengah penyesuaian anggaran daerah, pemerintah juga memastikan sejumlah kewajiban tetap menjadi prioritas. Salah satunya pembayaran pekerjaan yang telah selesai secara fisik maupun administrasi.
Pemenuhan gaji, tunjangan serta hak keuangan ASN dan tenaga pendukung juga masuk dalam belanja yang harus diamankan hingga akhir tahun anggaran.
Rudy menjelaskan penyesuaian APBD dilakukan dengan menajamkan belanja yang dinilai tidak menjadi prioritas. Ruang fiskal yang tersedia diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar serta program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.
Nota Keuangan APBD-P 2026 tersebut disampaikan setelah Pemprov Kaltim bersama DPRD Kaltim menyepakati perubahan KUA-PPAS 2026.
Kesepakatan itu menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut hingga perubahan APBD 2026 dapat ditetapkan dan dilaksanakan.
Rudy berharap seluruh program yang telah masuk dalam prioritas dapat segera direalisasikan sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Mudah-mudahan segera bisa semuanya berjalan dengan baik,” pungkasnya.(Adit)
Editor: M Khaidir
