Balikpapan, Busam.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan asistensi tata cara pengukuran indeks Pengelolaan BMD Wilayah IV Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Selasa (3/9/2024). Dengan dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah daerah di Kalimantan Timur.
“Kami melihat bagaimana barang daerah itu sudah dikelola secara benar, karena ada 506 pemerintah daerah di Indonesia itu tidak bisa kami lihat satu persatu. Sehingga kita ajak Kemendagri untuk melakukan pengukuran. Dan itulah yang akan dilihat mulai dari administrasinya, pemanfaatannya, sampai dengan kepemilikannya,” kata Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko.
Menurutnya, banyak aset atau barang milik negara yang dikuasai oleh masyarakat atau pihak yang tidak berhak. Dengan pengukuran tersebut diharapkan bisa cepat terpetakan sehingga mana yang bermasalah, dapat dengan cepat ditangani.
Dan yang paling banyak ditemukan bermasalah di daerah itu adalah terkait aset tanah, dan yang dari KPK digaris bawahi adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga, ataupun masyarakat ataupun orang yang tidak berhak.
Yang kedua adalah terkait kerjasama atas aset-aset, yang bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
Sementara Seketaris Kota (Sekkot) Balikpapan Muhaimin mengatakan, menjadi masalah utama terkait aset yang belum disertifikat. Baik ada barang yang dibeli Pemkot tapi belum bentuk sertifikat seperti segel, akta jual beli tetap dilengkapi.
“Sehingga mereka yang di BPKAD sedang memacu untuk mengurus aset kita yang belum bersertifikat. Yang progresnya sudah semakin baik,” ujar Muhaimin. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
