Balikpapan, Busam.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah menyusun sejumlah langkah dalam upaya menanggulangi permasalahan banjir.
“Banjir di Balikpapan memang bukanlah barang baru, seperti tercatat dalam sejarah, tahun 1979 di mana pada waktu itu Balikpapan masih hutan belum ada pembangunan dan pembukaan lahan secara masif, belum ada perumahan Balikpapan Baru maupun lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi daerah aliran sungai (DAS) Ampal,” kata Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Zulkifli, Kamis (5/9/2024).
Menurut catatan Info Bencana Balikpapan 2024, terdapat 38 titik banjir. Luas cakupan kawasan banjir adalah seluas 244 ha, hanya 2,06 persen dari luasan kawasan permukiman di Balikpapan seluas 11.826 ha, atau hanya seluas 0,47 persen dari seluruh luas wilayah Kota Balikpapan 51.644 ha.
Penanggulangan banjir memerlukan dukungan kemampuan anggaran yang besar dalam membangun sapras terutama drainase dan bendali pengendalian banjir, tertib kesesuaian kegiatan memanfaatan ruang dan perilaku Masyarakat.
Dari aspek anggaran kebutuhan untuk DAS prioritas saja memerlukan dana 2,6 T, khusus DAS Ampal yang memiliki sebaran titik banjir paling banyak yakni 32 titik banjir memerlukan dana sekitar 1,6 T, sehingga pengerjaan DAS Ampal tahun 2023/2024 pada titik banjir di Global Sport, perumahan Wika dan Jalan MT. Hayono dengan dana 135 M, baru sekitar 9 persen dari rencana keseluruhan Masterplan DAS Ampal.
Oleh karena itu, tentu saja upaya penanggulangan banjir memerlukan waktu yang panjang secara bertahap, upaya bersama antara pemerintah, kalangan dunia usaha swasta dan masyarakat, sangat diperlukan secara terus menerus dan harus saling mendukung.
Pada sisi Pemerintah, upaya penanggulangan banjir tentu saja harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi masterplan. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
