Balikpapan, Busam.ID – Penanganan banjir di Kota Balikpapan dipastikan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meskipun terjadi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak pada pengurangan sejumlah kegiatan pembangunan.
Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi perhatian pemerintah terhadap persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Menurutnya, penurunan DBH tidak hanya dialami oleh Kota Balikpapan atau Provinsi Kalimantan Timur, melainkan terjadi secara nasional. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah dan DPRD untuk lebih selektif dalam menentukan skala prioritas anggaran.
“Kami sepakat bahwa penanganan banjir tetap menjadi prioritas. Pemangkasan anggaran diarahkan pada kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan, hasil pembahasan antara DPRD dan pemerintah kota menyepakati agar anggaran untuk sektor pekerjaan umum, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian banjir, diupayakan tidak terpangkas. Langkah tersebut diambil demi melindungi keselamatan dan kenyamanan warga.
Alwi mengungkapkan, meskipun terjadi pemangkasan anggaran akibat penurunan DBH, besarnya pengurangan dinilai masih relatif terkendali. Ia berharap pada perubahan anggaran tahun 2026 mendatang, alokasi dana untuk program prioritas dapat kembali dinormalkan.
“Alhamdulillah, pemangkasannya tidak terlalu besar. Mudah-mudahan pada perubahan anggaran 2026 nanti, anggaran bisa dikembalikan seperti semula,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh program yang telah disepakati akan diserahkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk direalisasikan secara optimal sesuai kewenangannya. “Yang jelas, penanganan banjir tetap menjadi fokus utama demi kepentingan masyarakat,” tutupnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
