Balikpapan, Busam.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan masih memberikan toleransi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) meski berjualan di area Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos), yakni di area pasar Klandasan Balikpapan, selama berjualannya tidak bersifat permanen.
Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Pemkot Balikpapan Zulkifli mengatakan, sejak awal, pihaknya sudah menegaskan untuk tidak diperkenankan lagi membangun lapak secara permanen di area tersebut.
“Sepanjang bongkar pasang kami masih toleransi memanfaatkan area tersebut untuk berjualan. Karena dari dulu mereka (PKL, Red) selalu minta untuk diperbolehkan untuk berjualan. Namun dengan syarat diatur oleh Disdag, Kelurahan dan Kecamatan dan tidak boleh permanen,” ujarnya, Rabu (14/8/2024).
Pihaknya mengingatkan kepada para PKL untuk tetap menjaga komitmen untuk tidak membuat lapak permanen di areal tersebut seperti PKL yang ada berjualan di area tepi pantai Melawai, tidak permanen. Artinya, bagi masyarakat umum lebih nyaman menikmati pantai.
Ia juga menjelaskan, untuk konsep PKL di pasar Klandasan khususnya di area tepi laut, sepenuhnya pihaknya telah menyerahkan penataannya kepada Dinas Perdagangan (Disdag), Kelurahan dan Camat setempat.
Meski diakuinya, untuk lokasi tanah memang itu masih ada klaim tuntutan penyelesaian dari ahli waris. Pihaknya telah melakukan pengecekan di bagian asset, memang di luar aset untuk status tanah karena masuk pada objek perkara. Tapi untuk jalan dan siring memang punya Pemkot dan sudah dilakukan pembersihan bangunan permanennya.
“Jadi selama kita belum menyelesaikan permasalah klaim itu kita juga tidak bisa melakukan sepenuhnya sterilisasi. Karena memang mungkin mereka masih berjaga. Mungkin ini kami juga masih dalami di lapangan,” pungkasnya. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
