Samarinda, Busam.ID – Kader Partai Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Fachlevi mengkritik pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sewaktu jumpa pers di Hotel Claro Pandurata, Kamis (23/4/3026) lalu. Reza menilai, pernyataan tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Pernyataan Rudy itu yakni membandingkan pola kepemimpinannya dengan Presiden RI Prabowo Subianto, dalam hal ini menyamakan hak preoregatif yang dimiliki seorang Gubernur dengan Presiden, di mana saat ini diketahui Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo, Red) sebagai salah seorang utusan khusus.
Reza menilai, analogi itu tidak relevan dan cenderung mencampuradukkan urusan keluarga dengan tata kelola pemerintahan. “Harus dibedakan mana kepercayaan pribadi dalam keluarga, dan mana yang masuk dalam sistem pemerintahan yang sehat,” ujar Anggota DPRD Kaltim, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, publik pada dasarnya tidak mempersoalkan hubungan kekeluargaan dalam ranah pribadi. Namun, persoalan menjadi sensitif ketika relasi tersebut masuk dalam lingkaran pengambilan keputusan strategis.
Ditegaskannya, profesionalisme dalam pemerintahan menuntut adanya batas tegas antara kepentingan keluarga dan urusan negara. Ia menilai, perbandingan yang disampaikan gubernur justru berisiko menyesatkan persepsi publik.
Ia juga menyinggung posisi Hashim yang dinilai memiliki peran formal sebagai utusan khusus, sehingga berbeda dengan konteks yang terjadi di daerah. Reza meyakini, keterlibatan Hashim tidak sampai pada intervensi kebijakan pemerintahan secara langsung.
“Perbandingannya sangat jauh. Tidak bisa disamakan begitu saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Reza mempertanyakan urgensi pelibatan keluarga dalam struktur pemerintahan daerah. Ia menilai, perangkat birokrasi yang ada saat ini sudah lengkap, mulai dari wakil gubernur, sekda, hingga jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan tim ahli.
“Kalau semua fungsi sudah ada, lalu kenapa harus ada figur lain yang justru terlihat lebih dominan?” ujarnya.
Menurut Reza, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang konflik kepentingan jika tidak dikelola secara bijak. Ia pun mempertanyakan sejauh mana peran keluarga dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan Pemprov Kaltim.
Di akhir pernyataannya, Reza mengingatkan agar Gubernur tidak semakin memperkeruh situasi dengan narasi yang tidak perlu, terlebih di tengah kondisi politik yang masih sensitif pasca aksi demonstrasi 21 April 2026. Aksi tersebut sebelumnya diwarnai tuntutan terkait transparansi dan penolakan praktik nepotisme dalam pemerintahan daerah.
“Jangan membuat keadaan semakin gaduh. Lebih baik fokus bekerja dan melakukan introspeksi terhadap kebijakan yang diambil,” tutupnya.
Di kesempatan terpisah, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang hadir dalam pelantikan DPW PAN Kaltim di Convention Hall Stadion Sempaja Samarinda, Sabtu (25/4/2026), tak memberikan tanggapan apapun kepada awak media saat dikonfirmasi perihal tersebut. (adit)
Editor: M Khaidir
