Samarinda, Busam.ID – Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim menyoroti kekacauan perencanaan proyek-proyek strategis Pemkot Samarinda, setelah Teras Samarinda tahap II kembali mengalami penambahan anggaran sekitar Rp11 miliar.
Sebelumnya, PPK Teras Samarinda, M Ilhamsyah, menjelaskan tambahan anggaran ini muncul karena segmen pertama membutuhkan metode kerja berbeda saat pengerjaan di area jembatan. “Karena kemarin mancang di area jembatan ada kendala jadi pakai metode preboring. Tahun depan juga masih ada penyempurnaan lighting yang belum selesai,” jelasnya, Jumat (5/12/2025).
Rohim menilai, pola yang sama terus berulang, desain berubah, anggaran bertambah, dan waktu molor. Ia menegaskan tambahan anggaran seperti ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan lemahnya pengawasan dan buruknya kualitas perencanaan.
“Ada perubahan desain, ada tambahan anggaran. Artinya ada kebutuhan yang mestinya bisa terdeteksi sejak awal, tapi oleh konsultan perencana tidak terdeteksi,” tegas Rohim, Kamis (11/12/2025).
Menurutnya, pola serupa terjadi di proyek Terowongan, Pasar Pagi, hingga Teras Samarinda. “Ini kan kejadian berulang-ulang. Di terowongan ada tambahan anggaran, di Pasar Pagi juga, sekarang di Teras Samarinda lagi. Kok konsultan perencana ini bisa tidak mendeteksi hal-hal yang mestinya mereka bisa deteksi?” katanya.
Ia menyebut Komisi III akan memanggil Dinas PUPR untuk meminta penjelasan resmi mengenai rentetan masalah tersebut dan mendesak PUPR mengevaluasi konsultan perencana yang dipakai dalam proyek-proyek strategis. “Kita minta mereka benar-benar memilah dan memilih konsultan perencana yang mampu bekerja optimal. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang terus. Ini juga berdampak buruk pada nama baik PUPR,” tandasnya. (uca)
Editor: M Khaidi
