Samarinda, Busam.ID – Rencana penghapusan tenaga guru honorer terus menjadi perhatian di tengah masih adanya kekurangan tenaga pendidik di Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait wacana tersebut.
AH – sapaan akrabnya – mengatakan, pihaknya belum mengambil langkah lebih jauh karena masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
“Kami belum berpikir sampai ke sana karena rilis terbaru dari Mendikdasmen masih akan dipelajari dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dari daerah,” katanya, Rabu (20/5/2036).
Menurutnya, pemerintah daerah berharap ada kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah untuk mengatasi kebutuhan tenaga pendidik, terutama jika kebijakan penghapusan guru honorer nantinya benar diterapkan.
Selain itu, juga berharap adanya tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) khusus bidang pendidikan agar kebutuhan tenaga pengajar dapat terpenuhi tanpa mengganggu layanan pendidikan.
“Tentu kita berharap ada kewenangan yang diberikan kepada daerah sekaligus penambahan alokasi DAU khususnya di bidang pendidikan, sehingga tidak berdampak pada dunia pendidikan di Kota Samarinda,” tutupnya. (uca)
Editor: M Khaidir
