Balikpapan, Busam.ID – Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Borneo Kalimantan, Ivan Fajrianur meminta semua pihak yang terdampak dari akan diberlakukannya larangan merokok agar ikut dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) di Balikpapan.
“Jangan hanya pihak-pihak yang pro saja yang bisa memberikan masukan peraturan. Pihak kontra, kenapa tidak diajak? Padahal mereka terdampak. Tidak boleh serta merta meniadakan. Yang namanya menyusun kebijakan, harus melibatkan seluruh elemen masyarakat,” katanya, Rabu (29/5/2024).
Ivan menyayangkan langkah Pemkot Balikpapan yang melarang total reklame (iklan) produk tembakau, karena aturan tersebut menzalimi pekerja yang terdampak, yang beresiko kehilangan mata pencariannya.
Sementara Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Pemkot Balikpapan Zulkifli menegaskan, dalam penerapannya akan 100 persen KSTR, sehingga tidak ada ruang untuk smooking area. “Ini konsep pengajuannya. Meski demikian, dalam pelaksanaannya kita akan memperhatikan agar jangan sampai berbenturan dengan otoritas yang ada,” ujar Zulkifli.
Dalam proses penyusunannya, Zulkifli menyebutkan, Raperda KSTR kini dalam pembahasan tingkat I. Adapun dalam naskah rancangannya, ia menjelaskan, pemberlakuan KSTR akan meliputi tempat-tempat umum seperti kawasan terminal, bandara, mal dan tempat umum.
“Ini yang sedang kita lihat, apakah ini perlu disinkronisasi, apakah sifatnya khusus, seperti di kawasan yang memang ada otoritasnya sendiri untuk protap kawasan merokoknya semisal di pelabuhan, dan bandara. Ini tidak terlepas dari peran Satpol PP yang nantinya akan menjadi pelaksana penegak hukum,” ujar Zulkifli. (Muhammad M)
Editor: M Khaidir
