Samarinda, Busam.ID – Kepastian penyelesaian Terowongan Samarinda menjadi sorotan. Proyek bernilai Rp395 miliar itu belum menunjukkan progres berarti setelah insiden longsor beberapa waktu lalu. Kepala Dinas PUPR Samarinda, Desy Damayanti, saat dimintai penjelasan terkait progres terkini, belum bisa menjabarkan detail.
“Masih dalam proses pengerjaan, jadi belum bisa dipaparkan,” singkatnya, Senin (8/12/2025).
Sementara Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim menyebut, dari hasil inspeksi mendadak (sidak) terakhir, longsor tersebut membuat kontraktor dan Dinas PUPR harus melakukan sejumlah perbaikan tambahan. Konsekuensinya, anggaran meningkat sekitar Rp133 miliar.
“Setelah ada longsor itu, kontraktor dan PUPR memperbaiki bagian inlet-outlet dan melandaikan tebing untuk mengurangi risiko longsor,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).
Rohim menegaskan, masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Karena itu, ia meminta setiap langkah teknis benar-benar dikaji secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. “Kajiannya harus komprehensif. Waktu longsor itu ternyata ada endapan lumpur lama yang tidak terdeteksi. Pengambilan sampelnya terlalu sempit,” jelasnya.
Namun, di sisi lain ia juga menekankan percepatan menjadi keharusan, tetapi tidak bisa mengorbankan keselamatan. Oleh sebab itu, Komisi III akan melakukan evaluasi akhir tahun. Rohim menyebut, apakah melalui sidak atau pemanggilan PUPR, langkahnya akan diputuskan dalam waktu dekat.
“Yang pasti proyek strategis seperti ini akan kita evaluasi progresnya, kendalanya, semuanya,” terangnya.
Masalah lain yang belum tuntas terkait ganti rugi bagi warga terdampak insiden uji coba pondasi terowongan. Seorang warga masih belum menerima kompensasi. Rohim menilai persoalan tersebut seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat.
“Sebenarnya secara nilai ganti rugi masalah kecil dibanding nilai proyek. Jangan sampai karena komunikasi yang kurang baik atau perspektif yang berbeda, masalahnya jadi malah berlarut-larut,” tandasnya. (uca)
Editor: M Khaidir
