Samarinda, Busam.ID – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud optimistis seluruh desa di Kaltim dapat menikmati layanan listrik PLN secara penuh pada akhir 2027.
Optimisme tersebut disampaikan Rudy saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik PLN pada Desa Belum Berlistrik di Kalimantan Timur, di Ruang Serbaguna Samaun Samadikun, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).
Di hadapan Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno, Rudy menyoroti kondisi kelistrikan di Kaltim yang dinilai belum sebanding dengan status daerah sebagai salah satu lumbung energi nasional.
“Kaltim ini lumbungnya energi, Pak Dirjen. Tapi listrik kita belum semua menikmati. Bukan hanya teraliri, tapi juga harus andal. Tidak seperti hari ini, listrik gantian hidup, bukan gantian mati,” keluh Rudy.
Menurutnya, persoalan listrik bukan hanya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan investasi. Pasokan listrik yang tidak stabil berpotensi menghambat aktivitas ekonomi hingga pelaksanaan proyek investasi.
“Listrik sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan mendorong gairah investasi,” tegasnya.
Rudy memaparkan, hingga akhir 2025 dari total 1.038 desa/kelurahan di Kaltim masih terdapat 109 desa yang belum teraliri listrik PLN. Kebutuhan jaringan antardesa dan antardusun yang belum terjangkau mencapai sekitar 926,55 kilometer sirkuit (kms), dengan 58.725 kepala keluarga (KK) belum menikmati layanan listrik PLN.
Pemprov Kaltim kemudian melakukan intervensi melalui Program Pra-PLN. Salah satunya dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Alat Penyalur Daya Listrik (Apdal) di 13 desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, pada 2025 pemerintah daerah memperluas jaringan listrik antardusun di 16 desa. Program tersebut ditujukan untuk menerangi 1.600 rumah atau 1.803 KK, dengan pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sepanjang 43.157 meter, SUTM 26.879 meter, serta 28 unit trafo.
Upaya tersebut berlanjut pada 2026. Pemprov Kaltim meminta pemerintah pusat melalui Dirjen Ketenagalistrikan menyambungkan listrik ke 37 desa non-PLN pada semester pertama tahun ini.
Hasilnya, jumlah desa yang belum berlistrik turun dari 109 desa menjadi 72 desa.
“Tahun ini kita usulkan lagi penyelesaian untuk 36 desa non-PLN dan 2027 akan diselesaikan 36 desa lainnya,” tegas Rudy.
Ia optimistis target 100 persen desa di Kaltim teraliri listrik PLN dapat tercapai pada akhir 2027. Target itu bahkan lebih cepat dibandingkan target nasional Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan seluruh desa di Indonesia mendapatkan akses listrik PLN pada 2029.
Saat ini, 72 desa yang belum teraliri listrik PLN tersebar di enam kabupaten, yakni Paser empat desa, Kutai Barat 21 desa, Berau 21 desa, Mahakam Ulu 11 desa, Kutai Kartanegara delapan desa, dan Kutai Timur 13 desa.
“Kami harus memastikan semua rakyat Kaltim menikmati akses listrik PLN. Karena itu, mari kita kawal bersama agar pada 2027 seluruh desa di Kaltim sudah 100 persen berlistrik PLN,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pemerataan listrik.
“Kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Kaltim dan para bupati. Kami sangat mendukung percepatan penyediaan dan pemenuhan listrik di Kalimantan Timur. Kami akan lakukan seoptimal mungkin,” kata Tri.
Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, serta GM PLN UID Kaltimtara Muchammad Khaliq Fadli.(Adit)
Editor: M Khaidir
