Samarinda, Busam.ID – Praktik titip-menitip siswa hingga pungutan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi perhatian Wali Kota Samarinda Andi Harun. Kanal pengaduan juga disiapkan untuk menampung dugaan pelanggaran selama proses berjalan.
AH – sapaan akrabnya mengatakan, sistem penerimaan murid harus berjalan objektif, profesional, dan berintegritas agar tidak menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.
“Kalau terjadi titip-titipan anaknya harus sekolah di sekolah tertentu atau mendapat pelayanan tertentu, maka itu pasti akan menimbulkan diskriminasi,” kata AH usai sosialisasi terkait SPMB di KantorBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) , Senin (25/5/2026).
Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan, tetapi juga budaya yang masih berkembang seperti pendekatan nonprofesional hingga praktik menyuap demi memasukkan anak ke sekolah tertentu.
“Nitip-nitip dan menyuap itu salah satu budaya yang harus kita hentikan. Tapi kita mulai dari pemerintah yang tidak mau disuap dulu, penyelenggaranya dulu yang berintegritas,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan saluran pengaduan selama pelaksanaan SPMB agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Laporan yang masuk harus disertai bukti pendukung agar penanganan dilakukan secara objektif.
“Kalau ada sekolah yang mungut misalnya, jelaskan pungutannya apa, kemudian buktinya mana,” katanya.
AH memastikan identitas pelapor akan tetap dirahasiakan selama proses penanganan laporan berlangsung. “Pelapornya pasti akan dirahasiakan,” tandasnya. (uca)
Editor: M Khaidir
