Samarinda, Busam.ID – Pemprov Kaltim memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah masih terkendali. Hingga saat ini, status bencana masih berada pada level siaga dan belum ditingkatkan menjadi siaga darurat.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, kondisi di lapangan masih memungkinkan untuk ditangani secara berkala oleh tim gabungan.
“Belum meningkat ke siaga darurat karena titik-titik api di lapangan masih dapat dikondisikan dan dipadamkan secara berkala,” ujar Seno usai rapat koordinasi pengamanan karhutla di Samarinda, Senin (24/8/2026).
Seno menyebut hampir 200 titik api saat ini terpantau di wilayah Kaltim. Sejumlah daerah menjadi perhatian khusus karena memiliki jumlah titik api cukup tinggi, di antaranya Paser, Berau dan Kutai Barat (Kubar).
Kondisi tersebut diperkirakan masih menjadi tantangan hingga akhir Agustus. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), cuaca panas dengan minim potensi hujan masih akan berlangsung.
Untuk mengantisipasi api meluas, penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Namun, proses pemadaman tidak selalu berjalan mudah. Tim di lapangan harus menghadapi kondisi geografis yang luas serta titik api yang sulit dijangkau.
“Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah luasnya wilayah, kedalaman api, serta akses menuju lokasi kebakaran,” jelas Seno.
Sebagai langkah antisipasi jika kondisi semakin memburuk, Pemprov Kaltim berencana mengusulkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama untuk daerah yang nantinya ditetapkan dalam kondisi darurat.
Rencana tersebut mengacu pada pelaksanaan OMC yang sebelumnya dilakukan BMKG di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Operasi tersebut dinilai berhasil memicu hujan yang kemudian turut terjadi hingga wilayah Kutai Kartanegara.
Seno menegaskan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan opsi penggunaan anggaran apabila status karhutla meningkat.
Jika status bencana dinaikkan menjadi darurat, Pemprov Kaltim siap menyesuaikan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan di lapangan.
Selain itu, kebutuhan sarana dan prasarana juga telah diinventarisasi. Pemprov Kaltim telah mengajukan permohonan tambahan armada kepada pemerintah pusat melalui surat gubernur.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan pemerintah menghadapi kemungkinan peningkatan karhutla sekaligus memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila kondisi di lapangan berubah.(Adit)
Editor: M Khaidir
