Samarinda, Busam.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membuka peluang kolaborasi dengan perusahaan swasta untuk mendukung penanganan banjir. Salah satu dukungan yang diharapkan ialah bantuan alat berat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan keterbatasan alat berat menjadi tantangan dalam pemeliharaan kolam retensi atau polder yang tersebar di sejumlah kawasan kota. Padahal, pengerukan sedimentasi dan pembersihan gulma eceng gondok perlu dilakukan secara rutin agar fungsi tampung air tetap optimal.
Hal itu disampaikan Andi Harun saat meninjau Polder Gang Indra di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Ia berharap perusahaan besar di Samarinda maupun Kalimantan Timur dapat berkontribusi, khususnya dengan menyediakan ekskavator untuk membantu pekerjaan pemeliharaan.
“Samarinda sangat luas ya, di samping butuh anggaran yang besar, juga butuh tenaga yang cukup dalam rangka untuk pemeliharaan dari Januari sampai Desember tiap tahun. Belum lagi kebutuhan kita terhadap alat berat. Kita berharap sih sebenarnya kayak perusahaan-perusahaan besar di Samarinda ataupun di Kaltim ini ada yang bisa memberi CSR dalam bentuk misalnya eksa, karena daya dukung alat mekanis itu sangat besar,” kata Andi Harun.
Ia mengungkapkan, saat ini Pemkot Samarinda hanya memiliki sekitar satu hingga dua unit ekskavator untuk mendukung pengerukan. Meski pemerintah tetap merencanakan penambahan alat berat melalui APBD tahun depan, bantuan dari dunia usaha dinilai dapat mempercepat pemeliharaan polder di berbagai titik.
Andi Harun secara khusus mengajak pelaku usaha di sektor pertambangan batu bara, galangan kapal, industri, hingga transportasi perairan untuk ikut berkontribusi dalam penanganan persoalan banjir di Samarinda.
Menurutnya, dukungan tidak harus diberikan oleh satu perusahaan secara penuh. Para pengusaha dapat menggalang kontribusi bersama untuk menyediakan alat berat yang dibutuhkan pemerintah dalam merawat fasilitas pengendali banjir.
“Jadi kami sih berharap ya, mudah-mudahan beberapa pengusaha di Samarinda yang punya usaha seperti galangan kapal, usaha-usaha lain industri yang ada, usaha pengusaha batu bara, pengusaha ponton yang enggak harus sendiri, mungkin urunan mereka bisa memberikan CSR dalam bentuk alat berat seperti ini. Ya mudah-mudahan ada yang terketuk hatinya,” ujar Andi Harun.
Ia berharap keterlibatan sektor swasta dapat membantu menjaga keberlanjutan pemeliharaan polder, mengingat pekerjaan tersebut harus dilakukan sepanjang tahun dan membutuhkan dukungan anggaran serta peralatan yang memadai.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkot Samarinda memilih memaksimalkan fungsi polder yang sudah tersedia daripada langsung membangun kolam retensi baru. Sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian di antaranya Polder Gang Indra, Polder Air Hitam, dan Polder Ardan.
Andi Harun menjelaskan, pembangunan satu kompleks polder membutuhkan biaya besar, bahkan dapat mencapai ratusan miliar rupiah. Salah satu komponen yang paling menyerap anggaran ialah pembangunan tanggul.
Untuk membangun fasilitas dengan kapasitas tampung seperti Polder Gang Indra, kebutuhan dana saat ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar hingga Rp300 miliar. Karena itu, optimalisasi infrastruktur yang ada dinilai lebih realistis di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
“Membangun kolam retensi atau embung itu biayanya enggak murah, ratusan miliar ya. Dengan kapasitas tampung seperti di Gang Indra ini, ada kalau Rp200 sampai Rp300 miliar untuk kondisi harga sekarang, karena yang paling besar itu biaya tanggulnya. Jadi polder yang ada sekarang kita optimalkan, kita sesuaikan dengan kemampuan APBD kita sekarang di mana kita masuki dua tahun ini efisiensi,” pungkas Andi Harun.
Pemkot Samarinda berharap kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dapat memperkuat pemeliharaan fasilitas pengendali banjir, sekaligus menjaga agar polder yang telah dibangun tetap berfungsi optimal.(Adit/adv)
Editor: M Khaidir
