Samarinda, Busam.ID – Studi banding ke Kota Solo Surakarta Jawa Tengah, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda angkat topi, atas raihan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solo Surakarta yang tercatat paling tinggi dibanding IPM nasional maupun provinsinya Jawa Tengah.
Komisi IV DPRD Samarinda menyambangi Diknas Kota Solo dan mempelajari sistem pendidikan di Kota Budaya Jawa Tengah itu.
“Jadi kali ini kami ke Dinas Pendidikan Kota Solo Surakarta. Meski waktunya singkat namun ada banyak hal yang bisa dipelajari dari sana,” terang Ahmat Sopian Noor, salah satu anggota Komisi IV.
Ia menuturkan, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solo di tahun 2021 sebesar 82,62 adalah raihan tertinggi dibandingkan IPM Nasional 2021 yang tercatat di angka 72,23 ataupun IPM Jawa Tengah 72,16. Karena itu pihaknya berharap hasil dari kunjungan ke Solo tersebut nantinya bisa dijadikan rekomendasi dewan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
“IPM pendidikan di sini tertinggi melebihi nasional. Makanya kami banyak belajar agar ada catatan yang bisa kami sampaikan ke Pemkot nantinya,” imbuh Ahmat Sopian Nuur.
Dari amatan Komisi IV, kemajuan pendidikan di Kota Solo tidak terlepas dari kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Semua saling bersinergi untuk mendukung program Pemerintah.
“Semua OPD bersinergi. Misalnya kalau jam sekolah ada anak-anak yang berkeliaran pasti langsung diSamarindaamankan oleh Satpol PP. Dan mereka saling koordinasi,” imbuhnya.
Ditambahkan, salah satu program pendidikan unggulan yang ada di Solo adalah sekolah untuk anak-anak autis. Sekolah untuk anak-anak autis itu dikelola dengan sangat baik. sehingga semua anak-anak merasakan nyamannya belajar.
“Program mereka yang bagus salah satunya pendidikan untuk anak-anak autis. Makanya ketersediaan pendidikan di sini (Kota Solo) sangat luar biasa,” pungkasnya.
Meski tidak bertemu dengan Walikota Solo, semua anggota Komisi IV disambut hangat langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran.
“Kami tidak sempat bertemu dengan Walikota Solo karena waktu yang cukup singkat. Padahal kami perlu juga mengetahui peraturan Walikota di sana tentang pendidikan,” tutupnya. (kaka nong/an/ADV)
