Samarinda, Busam.ID – Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis masih jamak terlihat di persimpangan jalan Kota Tepian. Kendati pembinaan rutin sebut dinas terkait kerap diberikan, faktanya tindakan aparatur Pemkot yang sudah dilakukan tak kunjung menekan kemunculan PMKS itu.
Pemkot dinilai wakil rakyat perlu menelusuri akar persoalan yang tak pernah tuntas. Dengan kata lain Pemkot perlu terus mengevaluasi gejala dan faktor kemunculan PMKS.
“Perlu ditelusuri lebih jauh. Kenapa selalu muncul (PMKS) meski sudah dilakukan pembinaan,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Joko Wiratno pada Jumat (18/01/22).
Menurut dia, Pemkot perlu lebih dalam mengorek kondisi di lapangan. Apakah permasalahan PMKS memang riil bermula dari kondisi ekonomi yang kian diperparah pandemi atau ada pihak yang sengaja mengkoordinir mereka.
Pola PMKS yang ada saat ini sedikit berubah dibandidng beberapa tahun lalu. Sekarang PMKS yang marak berkeliaran di jalan-jalan kota muncul dengan aksi bersih-bersih kaca kendaraan para pengantri lampu merah.
“Perlu dipertegas pembinaannya biar mereka tak kembali lagi ke jalan,” imbuh Joko.
Perda 3/2016 tentang PMKS jadi payung hukum Pemkot menindak merebaknya PMKS di jalanan seantero Samarinda. Lewat beleid itu, Pemerintah bisa melakukan pembinaan agar mereka punya keterampilan.
Mungkinkah perda direvisi? Menurut Joko, bisa saja hal itu terjadi jika perda itu sudah tak relevan lagi dengan kondisi Samarinda saat ini.
“Tapi perlu duduk bersama dengan instansi terkait, seperti Dinsos (Dinas Sosial) atau Satpol PP untuk mencari langkah efektif dan efisien dalam penegakannya. Kalau memang diperlukan tentu bisa direvisi,” tandas Politikus PAN Samarinda itu. (pkc/an)
